Bukan Presiden, Suu Kyi Masih Bisa Setir Pemerintah Myanmar

Jakarta, CNN Indonesia -- Aung San Suu Kyi memang tidak bisa menjadi presiden karena terganjal undang-undang, namun dia tetap masih bisa menyetir kebijakan pemerintahan Myanmar. Hal ini ditegaskan oleh para petinggi partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi, NLD, Minggu (20/3).

"Memiliki posisi tidak lagi penting. Di Amerika Serikat, banyak anggota parlemen yang sangat berpengaruh, walau mereka tidak punya posisi di kabinet," kata Zaw Myint Maung, juru bicara NLD, kepada Reuters.

Lihat juga: Pemimpin Tentara Myanmar Turut Bangga Htin Kyaw jadi Presiden

"Sama seperti di sini. Suu Kyi akan memimpin partai, jadi dia yang akan memimpin pemerintahan yang dibentuk partai," lanjut Maung.

NLD pekan lalu menetapkan Htin Kyaw, sahabat sekaligus ajudan Suu Kyi, sebagai presiden. Kyaw menjadi pemimpin pertama Myanmar sejak tahun 1960-an yang tidak berasal dari militer.

Partai Suu Kyi memenangkan pemilu demokratis pertama Myanmar pada November tahun lalu. Namun dia tidak bisa menjadi presiden lantaran undang-undang peninggalan junta melarang seseorang yang memiliki pasangan warga negara asing untuk memimpin negeri. Suami Suu Kyi adalah warga Inggris, kedua anaknya juga kini tinggal di Inggris.

Suu Kyi mengatakan UU itu "konyol" dan menegaskan bahwa dirinya akan berada "di atas presiden".

NLD tidak menyebutkan dengan rinci peranan Suu Kyi dalam pemerintahan nantinya. Namun Win Htein, pemimpin NLD lainnya, mengatakan tahun lalu, Suu Kyi akan menjadi "seperti Sonia Gandhi" di India.

Lihat juga: Presiden Baru Myanmar Mulai Memerintah 1 April Mendatang

Sonia Gandhi adalah janda Perdana Menteri India Rajiv Gandhi. Sebagai pemimpin Partai Kongres, Sonia mendominasi laju pemerintahan Perdana Menteri Mahmohan Singh sebelum partai itu kalah dalam pemilu 2014.

Militer juga masih belum kehilangan pengaruhnya di Myanmar karena menduduki seperempat dari kursi di parlemen. Beberapa kementerian juga dipimpin oleh militer.

Juru bicara NLD mengatakan, pekan ini Presiden Kyaw akan berbicara di parlemen soal pengurangan jumlah kementerian. Pekan lalu, NLD menyatakan akan memangkan kementerian hingga berjumlah 21. (den)