Dikutip dari The Independent, hal ini disampaikan Trump dalam pidatonya di hadapan anggota AIPAC atau American Israel Public Affairs Committee, sebuah badan lobi kepentingan Israel di Amerika Serikat. Untuk pertama kalinya, Trump berpidato dengan menggunakan teks, berbeda dengan kampanye sebelum yang spontan.
"Saya adalah pendukung dan sahabat sejati Israel," kata kandidat calon presiden dari Partai Republik itu dalam acara di Washington itu, Senin (21/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu Trump mengaku pernah mengikuti parade "Salute to Israel" pada 2004 di New York, di tengah bentrokan antara Israel dan Palestina. "Itu adalah saat-saat yang berbahaya bagi Israel, dan sejujurnya, bagi seseorang yang mendukung Israel. Saya mengambil risiko dan saya senang melakukannya," kata Trump.
Trump juga mengatakan soal PBB yang disebutnya "lemah dan tidak kompeten" dalam hal konflik Israel-Palestina. Jika menjadi presiden AS, dia mengaku akan memveto seluruh upaya PBB untuk menekan Israel.
"Tidak ada yang boleh memaksa Israel untuk patuh pada kesepakatan yang dibuat pihak lain ribuan mil jauhnya, yang bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi," kata Trump yang disambut tepuk tangan hadirin.
Pernyataan Trump ini dianggap bertolak belakang dengan komentarnya sebelumnya. Trump dalam sebuah kesempatan mengaku bersikap "netral" dalam konflik Israel dan Palestina.
Hal ini menjadi bahan serangan dari rival Trump yang juga berpidato dalam acara AIPAC itu, salah satunya Ted Cruz.
"Sebagai presiden saya tidak akan netral. Amerika akan berdiri tidak tergoyahkan bersama Israel," kata Cruz.
Kandidat capres dari Demokrat, Hillary Clinton, juga menggunakan kesempatan di AIPAC untuk menyerang Trump.
"Kita perlu ketegasan, bukan presiden yang mengatakan netral pada hari Senin, pro-Israel pada Selasa dan entah-apa pada Rabu karena semua hal bisa dirundingkan," kata Hillary tanpa menyebut nama Trump.
Anggota AIPAC adalah para para pelobi yang terdiri dari politisi dan tokoh Yahudi untuk memperkuat hubungan antara AS dan Israel, termasuk dalam pembuatan kebijakan yang menguntungkan pemerintah Tel Aviv. (stu)