Soal Sandera WNI, RI Intensifkan Kordinasi dengan Filipina

Jakarta, CNN Indonesia -- Upaya pembebasan 10 anak buah kapal warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina terus dilakukan pemerintah RI. Terkait hal ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berupaya meningkatkan komunikasi dengan pemerintah Filipina.

Retno bertolak ke Manila pada Jumat (1/4) pagi untuk berkordinasi dengan Menlu Filipina, Jose Rene D Almendras, dilansir dari Detikcom.

"Menlu Retno dengan Menlu Filipina di Manila (1/4) intensifikasi komunikasi dan koordinasi terkait penyandraan 10 WNI," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir melalui pesan yang diterima pada Sabtu (2/4).

Lihat juga: Hasyim Muzadi Minta Nur Misuari Bantu Lobi Abu Sayyaf

Kelompok Abu Sayyaf yang berbaiat kepada ISIS kerap melakukan penculikan, pengeboman, dan pembunuhan di wilayah selatan Filipina.

Kementerian Luar Negeri sebelumnya menyatakan ada dua kapal yang dibajak kelompok Abu Sayyaf, yakni Brahma 12 dan Anand 12 yang membawa 7 ribu ton batu bara. Kapal itu bertolak dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menuju Filipina pada 15 Maret.

Wakil Komandan Pasukan Khusus Zambasulta (Zamboanga-Basilan-Sulu dan Tawi-Tawi), Mayor Jenderal Demy Tejares, mengatakan bahwa kapal itu dibajak di perairan Sulu pada Senin (27/3) malam lalu. Brahma 12 sudah dilepas dan kini berada di tangan otoritas Filipina, sedangkan Anand 12 dan sepuluh awaknya masih disandera.

Lihat juga: Keluarga ABK Berharap Sandera Abu Sayyaf Bisa Diselamatkan

Abu Sayyaf kemudian meminta tebusan sekitar Rp15 miliar sebagai kompensasi atas pembebasan para ABK Indonesia. Namun pemerintah Republik Indonesia keberatan memenuhi tuntutan itu.

Pemerintah Indonesia masih menunggu izin dari Filipina terkait upaya penyelamatan sandera. Pasalnya, Indonesia tidak berwenang untuk melakukan penindakan hukum atas aksi kriminal yang terjadi di luar wilayah Indonesia.

Retno sebelumnya menyampaikan bahwa dukungan pemerintah Filipina terhadap upaya pembebasan 10 ABK WNI ini sangat krusial.

Lihat juga: BIN: Masih Ada Waktu Sepekan untuk Selamatkan ABK Disandera

“Dukungan pemerintah Filipina tentunya sangat krusial bagi upaya yang akan kita lakukan. Indonesia menghargai kerja sama yang baik yang diberikan pemerintah Filipina sejauh ini,” ucap Retno, Kamis (31/3).

Semenatara, Kepala Staf TNI-AD (KSAD) Jenderal TNI Mulyono menegaskan operasi militer terhadap kelompok Abu Sayyaf di Filipina, merupakan pilihan terakhir jika upaya negosiasi untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera mengalami jalan buntu. (ama)