Selain Jubir Presiden, Suu Kyi Didapuk Jadi Penasihat Myanmar

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Myanmar, Htin Kyaw menyetujui rancangan undang-undang yang memberikan Aung San Suu Kyi peran baru sebagai penasihat negara. Jabatan ini merupakan salah satu dari sejumlah posisi yang dijabat oleh Suu Kyi dalam pemerintahan baru Myanmar.

Presiden Htin Kyaw, yang merupakan sahabat lama Suu Kyi, menandatangani RUU tersebut pada Rabu (6/4) menyusul serangkaian diskusi di parlemen bikameral Myanmar. RUU tersebut menguraikan peran SUU Kyi, yang antara lain dapat menggunakan pengaruhnya atas parlemen maupun kabinet dalam posisi resmi yang "penasihat negara."

Lihat juga: Mantan Presiden Myanmar Jadi Biksu Sementara

"Presiden telah menandatangani konselor RUU negara hari ini," kata wakil direktur jenderal kantor kepresidenan Myanmar, Zaw Htay, tanpa memberikan rincian soal posisi tersebut.

Suu Kyi sejak awal menyatakan dia akan berada di atas presiden, setelah partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi, NLD, memenangi pemilu demokratis bersejarah pada November lalu. Suu Kyi bertekad menduduki jabatan dalam pemerintahan Myanmar meski tak bisa menjadi presiden karena terganjal konstitusi.

Jabatan sebagai penasihat negara menambah serangkaian jabatan yang sudah diduduki Suu Kyi dalam pemerintahan baru Myanmar, di antaranya sebagai menteri luar negeri, juru bicara kepresidenan, dan menteri sumber daya listrik. Sebelumnya, Suu Kyi sempat menjabat sebagai menteri pendidikan selama tak sampai satu pekan sebelum digantikan oleh Myo Thein Gyi.

Lihat juga: Aung San Suu Kyi Pilih Jabatan Juru Bicara Presiden

Pekan ini, dalam perannya sebagai menteri luar negeri, Suu Kyi bertemu dengan Menlu China, Wang Yi, dan berjanji akan memprioritaskan hubungan diplomatik dengan Beijing.

Kubu militer yang menguasai 25 persen parlemen mengajukan penentangan keras terhadap RUU ini, namun diabaikan oleh para anggota parlemen dari NLD yang menguasai mayoritas parlemen.

RUU itu kemudian dikirim langsung ke kantor presiden tanpa pemungutan suara di legislatif karena tidak ada klausul telah diubah.

Lihat juga: Presiden Sipil Pertama Myanmar Dilantik

Salah satu anggota parlemen dari kubu militer, Brigadir Jenderal Maung Maung, menilai bahwa RUU tersebut adalah bentuk "intimidasi demokratis oleh mayoritas."

Pemerintah Myanmar mulai memeluk demokrasi sejak 2011 setelah berpuluh tahun berada dalam cengkeraman junta militer. Sektor wisata dan investasi diperkirakan akan berkembang dalam pemerintahan yang baru ini, yang menghadapi sejumlah tantangan berat, seperti memperbaiki hubungan dengan militer, menangani warga Rohingya yang belum diakui, dan konflik etnis di wilayah perbatasan. (ama)