Dilaporkan media Inggris, The Independent pada Senin (11/4), sejak 2013 petugas imigrasi Inggris diberi kekuasaan yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam "interupsi properti, termasuk interupsi dengan peralatan" melalui amandemen terhadap Undang-undang Polisi pada 1997.
Terkait hal ini, Kementerian Dalam Negeri Inggris merilis pernyataan yang memaparkan bahwa kewenangan itu "memperkuat pengamanan dan pengawasan."
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dokumen yang disediakan oleh Menteri Dalam Negeri Inggris mengungkapkan kewenangan itu hanya diberikan kepada sekitar 700 staf Lembaga Perbatasan Inggris.
Kepala advokasi Amnesty International Inggris, Allan Hogarth, menyatakan kepada The Independent bahwa "privasi imigran dan teman serta keluarga mereka tidak mendapatkan keadilan sebagaimana warga lain."
"Tapi Parlemen telah memberikan kekuasaan lebih bagi para petugas imigrasi selama bertahun-tahun dan interupsi privasi seperti ini tak terelakkan," ujarnya.
"Berita sedih ini menegaskan apa yang sudah kita ketahui soal upaya tanpa henti pemerintah untuk memberangus hak privasi kita," katanya. (ama/stu)