Seperti diberitakan Reuters, IM Yordania yang berafiliasi dengan gerakan bernama sama di Mesir memiliki hubungan erat dengan Hamas di Palestina. IM Yordania kerap menyerukan reformasi politik, namun tidak pernah mencetuskan gagasan penggulingan monarki.
Polisi atas perintah dari gubernur Amman mengevakuasi staf dan menutup bangunan markas IM tanpa memberikan alasan yang jelas, seperti yang disampaikan oleh anggota senior IM Yordania, Jamil Abu Bakar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sayap politik IM, Islamic Action Front, adalah partai oposisi terbesar di Yordania yang mewakili warga keturunan Palestina di negara tersebut. Namun partai ini hanya memiliki sedikit wakil di parlemen dan pemerintahan yang kebanyakan didominasi warga asli Yordania.
Bagi warga keturunan Palestina yang merupakan penduduk mayoritas dari tujuh juta populasi Yordania, IM telah mewakili kepentingan mereka. Di Mesir, IM telah dilarang keberadaannya pada tahun 2013 dan dianggap kelompok teroris. Namun Abu Bakar mengatakan, mereka bukanlah pemberontak.
"Kami bukan kelompok pemberontak atau beroperasi di luar hukum. Ini bukanlah cara yang pantas dalam memperlakukan kami, dengan menurunkan pasukan keamanan yang banyak kepada kami, bukannya memberi pemahaman," kata Abu Bakar.
Di awal pembentukannya tahun 1946, IM dirangkul pemerintah Yordania karena dianggap sekutu politik yang kuat. Namun dalam dua tahun terakhir, pemerintah Yordania mencoba membungkam IM dengan melarang gerakan ini menggelar demonstrasi dan protes terhadap pemerintah.
Menurut anggota IM, larangan pemerintah ini aneh. Pasalnya, pemilihan anggota dewan Syuro adalah ajang rutin empat tahunan dan tidak ada hubungannya dengan upaya melawan pemerintah.
Penutupan markas IM di Amman menurut para diplomat akan membuka jalan bagi pemerintah untuk melarang gerakan itu dan memaksa mereka memberikan seluruh asetnya pada faksi pro-pemerintah jelang pemilu parlemen di akhir tahun ini atau awal 2017. (den)