China Klaim Filipina Abaikan Tawaran Perundingan Sengketa LCS

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Luar Negeri China mengklaim pemerintah Filipina mengabaikan proposal untuk mengadakan perundingan sengketa maritim kedua negara di Laut China Selatan. Beijing mengklaim selalu terbuka atas kemungkinan pembicaraan bilateral dengan Manila terkait sengketa di perairan yang diyakini kaya minyak itu.

China mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan, salah satu jalur perdagangan tersibuk dunia dengan nilai perdagangan mencapai US$5 triliun per tahun. Klaim China tumpang tindih dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Brunei.

Pilihan Redaksi China Sambut Tawaran Filipina soal Perundingan LCS Presiden Terpilih Filipina Janji Pertahankan Klaim di LCS Taiwan Tak Akan Akui Zona Pertahanan Udara China di LCS Jet Tempur China Kembali Cegat Pesawat AS di Udara

Ketegangan antara Filipina dan China meningkat menyusul persiapan pengadilan internasional di Den Haag untuk memberikan putusan dalam beberapa bulan ke depan terkait sengketa wilayah di Laut China Selatan yang diajukan oleh Manila pada 2013.

Filipina berupaya mencari klarifikasi dari hukum maritim PBB yang dapat melemahkan klaim China yang mencapai 90 persen wilayah Laut China Selatan. China menolak otoritas pengadilan tersebut dan lebih memilih menyelesaikan sengketa itu melalui perundingan bilateral.

Kementerian Luar Negeri China, dalam pernyataanya, menyatakan bahwa kedua negara sepakat pada 1995 untuk menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan "dengan cara damai dan ramah melalui konsultasi atas dasar kesetaraan dan saling menghormati."

Menurut pernyataan kementerian, China dan Filipina berulang kali mengadakan pembicaraan soal sengketa maritim itu, namun tak juga menemukan kata sepakat.

"China kerap kali mengajukan kesempatan kepada Filipina untuk membicarakan pembentukan mekanisme konsultasi reguler soal isu maritim China-Filipina. Namun, sampai saat ini, tidak pernah ada tanggapan dari pihak Filipina," bunyi pernyataan Kemlu China, dikutip dari Reuters, Selasa (7/6).

Kemlu China menegaskan bahwa mereka tidak akan menerima penyelesaian sengketa yang diputuskan secara sepihak, sembari memastikan bahwa pintu negoasiasi bilateral China-Filipina akan selalu terbuka.

"China mendesak Filipina untuk segera menghentikan tindakannya yang salah melalui proses arbitrase, dan kembali ke jalan yang benar yakni penyelesaian sengketa yang relevan di Laut China Selatan melalui negosiasi bilateral dengan China," bunyi pernyataan kementerian.

Upaya perundingan sengketa maritim dengan China juga didukung oleh mantan menteri luar negeri Filipina dan seorang pakar keamanan Amerika Serikat. Mereka menilai presiden terpilih Filipina, Rodrigo Duterte, ketika menjabat pada 30 Juni mendatang harus memprioritaskan upaya perundingan damai dengan China.

Duterte sebelumnya juga mengungkapkan dia tak akan berperang dengan China dan lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui perundingan damai.

Filipina menolak klaim China di suatu wilayah yang ditandai dengan sembilan garis putus-putus hingga ke perairan Asia Tenggara. Sengketa wilayah ini meliputi ratusan pulau dan terumbu karang.

China juga menyerukan kepada Amerika Serikat, sekutu lama Filipina, bahwa AS harus memainkan peran konstruktif dalam menjaga perdamaian di Laut China Selatan. Sebaliknya, Kementerian Luar Negeri AS, John Kerry, menyerukan pembicaraan dan resolusi damai. (den)