Kim Jong Un Tertangkap Merokok saat Kampanye Larangan Merokok

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un, tampaknya tidak mempraktekan seruan yang dianjurkannya sendiri.

Media pemerintah Korut, KCNA, Jumat (10/6) mempublikasikan sebuah foto yang memperlihatkan Kim tengah memegang sebatang rokok yang sudah terbakar. Foto ini menjadi kontroversi karena pemerintah Korea Utara tengah menyerukan gerakan antirokok.

Pilihan Redaksi Korsel Sebut Kim Jong Un Terlalu Muda dan Impulsif Pengawas Nuklir PBB: Korut Buka Kembali Pabrik Plutonium Parlemen Korut Akan Bersidang pada Akhir Juni

Dilaporkan CNN, foto itu diambil saat Kim sedang "memberikan bimbingan lapangan untuk kamp anak Mangyongdae di Pyongyang."

Kampanye antirokok di Korut pertama kali dilaporkan KCNA pada Mei lalu. Kampanye ini mendesak para produsen rokok yang dijatuhi hukuman oleh pemerintah harus mencantumkan peringatan kesehatan dalam tiap kemasan rokok mereka.

Menurut laporan KCNA, sejumlah tempat penelitian antirokok sudah didirikan di ibu kota Korut.

Media pemerintah itu juga melaporkan sejumlah keberhasilan warga yang telah berhenti merokok sejak menonton iklan kampanye di televisi miliki pemerintah yang memperingatkan bahaya kesehatan akibat merokok. 

Kim mendapatkan gelar baru sebagai pemimpin Partai Pekerja yang berkuasa melalui kongres bersejarah yang digelar pada Mei lalu. Dengan gelar baru yang semakin menguatkan posisinya di negara komunis yang terisolasi itu, Kim dapat memuluskan langkahnya untuk membangun Korea Utara sebagai salah satu negara dengan kekuatan nuklir. 

Meski demikian, Kim juga menyatakan bahwa negaranya tidak akan menggunakan senjata nuklir, kecuali jika diserang terlebih dahulu. 

Pengembangan senjata nuklir Korut terlihat dari uji coba peluncuran bom nuklir pada Januari lalu, disusul oleh serangkaian uji coba rudal. Peluncuran rudal teranyar terjadi pada akhir Mei lalu dan dinilai gagal oleh para pengamat Barat. 

Akibat uji coba senjata nuklir, Korea Utara terus berada di bawah tekanan dan sanksi Dewan Keamanan PBB yang lebih luas dan keras sejak Maret lalu.  (ama)