Indonesia Tolak Keanggotaan Gerakan Pembebasan Papua di MSG
Antara | CNN Indonesia
Minggu, 19 Jun 2016 05:10 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia menolak keras keinginan kelompok gerakan separatis bernama Gerakan Pembebasan Papua Barat (UMLWP) bergabung dalam Kelompok Negara-Negara Melanesia (Melanesian Spearhead Group/MSG).
"Suatu kelompok yang menamakan dirinya UMLWP tidak lain dan tidak bukan merupakan gerakan separatis di dalam suatu negara berdaulat. Gerakan tersebut tidak memiliki legitimasi dan bukan wakil masyarakat Papua," kata Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI Desra Percaya dalam pernyataan tertulis yang dirilis Sabtu (18/6).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Desra saat menjadi Ketua Delegasi RI pada pertemuan tingkat menteri luar negeri Melanesian Spearhead Group (MSG) yang berlangsung di Lautoka, Fiji pada Kamis (16/6).
Penolakan ini dikemukakan terkait dengan upaya UMLWP untuk menaikkan statusnya dari kelompok peninjau menjadi anggota penuh dalam MSG.
Pemerintah Indonesia menilai, langkah tersebut bertentangan dengan perjanjian pendirian MSG pada 2007, yang secara tegas menghormati prinsip kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri.
Delegasi Indonesia akhirnya berhasil menggagalkan langkah UMLWP ini setelah melakukan pembahasan internal dan lobi intensif.
Kini, MSG hanya mencatat aplikasi tersebut dan membentuk Komite untuk membahas kriteria keanggotaan.
Pembahasan kriteria keanggotaan ini terkait dengan keinginan dari negara-negara anggota MSG agar Indonesia menjadi anggota penuh MSG.
Dalam pernyataan tertulis, Desra menyampaikan komitmen Indonesia untuk memajukan kemitraan serta langkah praktis dalam merealisasikan kerja sama antarnegara Melanesia, khususnya untuk mendorong pencapaian tujuan MSG, yaitu pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik dan keamanan di sub-kawasan Melanesia. (yns)
"Suatu kelompok yang menamakan dirinya UMLWP tidak lain dan tidak bukan merupakan gerakan separatis di dalam suatu negara berdaulat. Gerakan tersebut tidak memiliki legitimasi dan bukan wakil masyarakat Papua," kata Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI Desra Percaya dalam pernyataan tertulis yang dirilis Sabtu (18/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah Indonesia menilai, langkah tersebut bertentangan dengan perjanjian pendirian MSG pada 2007, yang secara tegas menghormati prinsip kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri.
Delegasi Indonesia akhirnya berhasil menggagalkan langkah UMLWP ini setelah melakukan pembahasan internal dan lobi intensif.
Kini, MSG hanya mencatat aplikasi tersebut dan membentuk Komite untuk membahas kriteria keanggotaan.
Pembahasan kriteria keanggotaan ini terkait dengan keinginan dari negara-negara anggota MSG agar Indonesia menjadi anggota penuh MSG.
Dalam pernyataan tertulis, Desra menyampaikan komitmen Indonesia untuk memajukan kemitraan serta langkah praktis dalam merealisasikan kerja sama antarnegara Melanesia, khususnya untuk mendorong pencapaian tujuan MSG, yaitu pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik dan keamanan di sub-kawasan Melanesia. (yns)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK