"Kami ingin memberikan bantuan, tapi sekarang kami belum mendapatkan akses itu. Kami terus memberikan informasi kepada pemerintah bahwa kami siap, kami di sana, kami siap berbicara kepada orang-orang itu ketika mereka sudah di daratan," ujar Perwakilan UNHCR di Indonesia, Thomas Vargas, saat ditemui di Jakarta, Senin (20/6).
Menurut informasi terakhir yang terpantau oleh Vargas, 44 orang tersebut belum diperbolehkan turun dari kapal. Seperti diberitakan The Guardian, aparat bahkan melepas tembakan peringatan ke udara ketika enam perempuan melompat dari kapal dan berupaya mencapai daratan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Ronny Sompie, mengatakan bahwa mereka tetap tidak diperbolehkan masuk lebih jauh ke wilayah Indonesia karena tak memiliki dokumen keimigrasian lengkap.
ADVERTISEMENT
Lihat juga:UNHCR: 65 Juta Orang di Dunia Terlantar |
"Sangat penting bagi kami untuk berbicara dengan mereka dan mendengarkan apa yang mereka butuhkan dan mencari tahu apakah ada dari mereka yang mencari suaka," tutur Vargas.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengatakan bahwa pemerintah akan berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk mengatasi masalah ini.
Vargas pun mengakui hal itu, "Kami sudah berkoordinasi sejak kapal itu diberitakan terombang-ambing. Kami sudah meminta akses ke semua tingkat pemerintahan. Kami belum mendapatkan akses dan kami terus mengingatkan bahwa kami siap membantu pemerintah mencarikan solusi."
Amnesty International pun menyerukan agar pemerintah mengizinkan imigran itu untuk diproses secara layak oleh UNHCR ketimbang melakukan "taktik intimidasi."
"Indonesia merisikokan citra baik yang sudah tercipta ketika mereka menyediakan bantuan kepada ratusan pengungsi dan imigran yang terdampar di Laut Andaman pada tahun lalu," ujar Direktur Kampanya Asia Pasifik dan Timur Amnesty International, Josef Benedict, merujuk pada ratusan pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh tahun lalu. (stu)