Uni Eropa Serukan Kebebasan Melintasi Laut China Selatan

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Uni Eropa menegaskan keharusan adanya kebebasan melintas di Laut China Selatan di tengah meningkatnya ketegangan di perairan tersebut.

"UE ingin melihat kebebasan berlayar dan penerbangan di Laut China Selatan dan Timur," demikian bunyi pernyataan Komisi Uni Eropa seperti tercantum dalam dokumen yang dirilis pada Rabu (22/6).

Komisi Uni Eropa menekankan bahwa mereka menentang "aksi unilateral yang dapat mengubah status quo dan meningkatkan ketegangan."

Lihat juga: AS Peringatkan China Jelang Keputusan Pengadilan Arbitrase

Belakangan ini, ketegangan di LCS kian tinggi setelah otoritas Indonesia menembak kapal China yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Natuna.

Dua kali sudah insiden serupa terjadi di perairan Natuna. Diberitakan Reuters, China menegaskan bahwa pihaknya tidak membantah kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna. Namun, pernyataan Kemlu China atas insiden itu menyatakan bahwa insiden itu terjadi di daerah yang memiliki klaim tumpang tindih. 

Berang, Presiden Joko Widodo pun mengadakan rapat di Pulau Natuna guna menegaskan kepemilikan Indonesia atas wilayah tersebut pada Kamis (23/6).

Lihat juga: Berebut Klaim di Perairan Sengketa

Tak hanya melibatkan negara ASEAN, Amerika Serikat sebagai negara sekutu Filipina pun melakukan patroli gabungan di LCS. Selain itu, AS juga mengirimkan kapal perang dan jet tempurnya ke wilayah sekitar LCS atas dasar kebebasan melintasi wilayah perairan internasional.

Kemelut LCS mulai menyeruak setelah China mengklaim 90 persen perairan LCS tumpang tindih dengan beberapa negara anggota ASEAN lainnya, seperti Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

LCS merupakan salah satu jalur perdagangan tersibuk dunia dengan nilai perdagangan mencapai US$5 triliun per tahun.

"Volume besar perdagangan maritim melewati daerah itu, berati kebebasan berlayar dan penerbangan merupakan kepentingan utama bagi UE. UE harus mendesak China untuk berkontribusi pada stabilitas kawasan dan mendukung hukum internasional," tulis UE. (stu/stu)