PM Inggris Imbau Skotlandia Tak Gelar Referendum Usai Brexit

Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Inggris David Cameron menilai bahwa referendum kemerdekaan kedua merupakan "hal terakhir yang dibutuhkan Skotlandia." Pandangan ini diutarakan Cameron terkait potensi pemungutan suara kembali untuk menentukan pemisahan Skotlandia dari Inggris pasca keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa.

Dalam referendum pekan lalu, sebagian besar warga Skotlandia ingin Inggris tetap berada dalam blok 28 negara Eropa itu.

Sesaat setelah hasil referendum diumumkan, Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon bahkan telah memerintahkan pejabatnya untuk kembali menyusun rencana referendum kemerdekaan dari Inggris agar Skotlandia tetap menjadi bagian dari UE. 

Menurut Sturgeon, referendum itu "sangat mungkin terjadi." Sturgeon tengah menggodok rencana ini sembari menunggu persetujuan dari Parlemen Skotlandia. 

Pilihan Redaksi Uni Eropa Mungkin Tak Lagi Pakai Bahasa Inggris Pasca Brexit Pasca Brexit, Osborne Menolak Menjadi Pengganti Cameron Usai Brexit, Serangan Rasisme Meningkat di Inggris Menangkap Peluang Brexit

Menanggapi hal ini, juru bicara Cameron menyatakan kepada media Inggris, The Independent, bahwa pandangan sang perdana menteri soal kemerdekaan Skotlandia tidak berubah. Cameron juga mengklaim bahwa posisi Skotlandia di Inggris tetap sama kuat seperti ketika sebelum referendum Brexit.

"Sudah ada referendum yang sesuai hukum, adil dan tegas dua tahun lalu. Alasan untuk Skotlandia berada di Inggris sama kuatnya sekarang dengan 18 bulan lalu," kata juru bicara Cameron yang tak dipublikasikan namanya, Senin (27/6).

"Apa yang perlu kita lakukan saat ini adalah fokus soal mendapatkan kesepakatan terbaik bagi Skotlandia dan Inggris dalam negosiasi [dengan Uni Eropa], dan hal terakhir Skotlandia butuhkan saat ini adalah referendum yang memecah belah," ujarnya.

Meski demikian, Sturgeon diperkirakan akan membahas hasil referendum Uni Eropa di hadapan Parlemen Skotlandia pada Selasa (28/6). Sebagian besar para pemilih di Skotlandia sangat mendukung kampanye untuk tetap di Uni Eropa dan terkait hal ini, Sturgeon menilai akan ada "kemarahan demokratis" jika negara itu terpaksa turut keluar dari Uni Eropa, mengikuti mayoritas suara Inggris.

Pemimpin Partai Nasional Skotlandia, SNP, ini juga mendorong adanya perwakilan dari pemerintah Skotlandia dalam negosiasi Inggris dengan Uni Eropa menyusul Brexit.

Selain itu, Sturgeon, bersama juga dengan wali kota London Sadiq Khan berhadap dapat mendorong kesepakatan yang memungkinkan Inggris untuk tetap berada di dalam pasar tunggal Eropa.

Jajak pendapat yang digelar lembaga survei The Survation dan dipublikasikan pada Minggu (26/8) menunjukkan bahwa warga Skotlandia tak ingin ada referendum kemerdekaan kedua. Sebanyak 44,7 persen responden Skotlandia menyatakan bahwa referendum kemerdekaan kedua tak perlu dilakukan menyusul Brexit. Hanya 41,9 persen suara yang mendukung diadakannya kembali referendum.

Sementara, mantan wali kota London Boris Johnson juga menolak seruan Sturgeon untuk memisahkan diri dari Inggris. Johnson bersikeras dia tidak mendeteksi "kemungkinan kuat" bahwa Skotlandia akan mendesak digelarnya referendum kemerdekaan kedua. (ama/stu)