Korut Sebut Sanksi dari AS Deklarasi Perang

Hanna Azarya Samosir | CNN Indonesia
Jumat, 08 Jul 2016 12:47 WIB
Korea Utara menganggap sanksi baru Amerika Serikat terhadap Kim Jong-un merupakan deklarasi perang. Korut pun bertekad memberikan respons keras kepada AS. Kim dimasukkan ke dalam daftar hitam AS lantaran dianggap bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia serius di Korut. (Kyodo/via Reuters)
Jakarta, CNN Indonesia -- Korea Utara menganggap sanksi baru Amerika Serikat terhadap Kim Jong-un merupakan deklarasi perang. Korut pun bertekad memberikan respons keras kepada AS.

Korut geram karena Kim dimasukkan ke dalam daftar hitam AS lantaran dianggap bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia serius di negaranya.

"Ini adalah kebencian paling buruk dan merupakan deklarasi terbuka terhadap perang melawan [Korea Utara] karena telah jauh melampaui konfrontasi isu HAM," demikian pernyataan resmi pemerintah Korut seperti dilansir kantor berita KCNA, Kamis (7/7).

Menurut Korut, sanksi tersebut merupakan penghinaan terhadap martabat pemimpin tertinggi mereka.

"Amerika Serikat berani menantang martabat pemimpin tertinggi, layaknya anak anjing baru lahir yang belum mengenal rasa takut terhadap harimau," tulis KCNA seperti dikutip Reuters.

Menanggapi pernyataan ini, pemerintah AS meminta Korut tak usah banyak berkomentar dan menghindari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan.

Sanksi AS ini tak hanya dijatuhkan terhadap Kim, tapi juga sembilan pejabat Korut lain. Menurut Kementerian Keuangan AS, sanksi ini menargetkan properti dan aset lain dari kesepuluh orang itu, yang berada dalam wilayah yurisdiksi Amerika.

Seorang pejabat senior AS mengatakan bahwa sanksi ini menunjukkan fokus lebih besar dari pemerintahannya terhadap isu HAM di Korut, di samping kekhawatiran utama atas program nuklir Pyongyang.

"Di bawah Kim Jong-un, Korut terus melakukan kejahatan tak tertahankan dan kekerasan terhadap jutaan warganya sendiri, termasuk pembunuhan di luar hukum, kerja paksa, dan penyiksaan," kata Wakil untuk Intelijen Terorisme dan Finansial AS, Adam J. Szubin.

Isu HAM di Korut ini juga mendapat perhatian dari komunitas internasional lainnya, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, pun meminta China untuk mendesak Korut sebagai sekutunya untuk bekerja sama menangani masalah HAM ini.

Namun, Kementerian Luar Negeri China tak setuju dengan sanksi unilateral. Menurut China, pelanggaran HAM di Korut bukan ancaman bagi keamanan atau perdamaian internasional dan tidak perlu dibawa ke Dewan Keamanan PBB. (den/stu)
TOPIK TERKAIT
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

TERPOPULER