China Bersumpah Jaga Kedaulatan di Laut China Selatan

Jakarta, CNN Indonesia -- China bersumpah akan tetap menjaga kedaulatan mereka setelah Pengadilan Tetap Arbitrase merilis keputusannya terkait kasus sengketa di Laut China Selatan yang diajukan oleh Filipina.

"China akan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk melindungi kedaulatan wilayah, hak maritim, dan kepentingannya," demikian pernyataan pertai berkuasa, Partai Komunis China, seperti diberitakan media resmi mereka, People's Daily.

Salah satu poin keputusan pengadilan yang dirilis pada Selasa (12/7) ini membidik masalah Pulau Spratly. Pulau buatan ini dibangun oleh China di wilayah yang tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif Filipina di Laut China Selatan.

Lihat juga: China Sebut Klaim Filipina di Laut Sengketa Tidak Berdasar

Nelayan Filipina pun beberapa kali mengeluh diintimidasi dan tidak diizinkan masuk ke wilayah Spratly oleh militer China. Menurut Filipina, hal ini tidak dapat diterima karena mereka seharusnya boleh menangkap ikan di ZEE sendiri.

Pengadilan yang bermarkas di Den Haag, Belanda, ini pun memutuskan bahwa Pulau Spratly tidak dapat memberikan hak ZEE bagi China.

Namun dalam pernyataan yang dilansir pada Rabu (13/7), China menyebut bahwa klaim kedaulatan Filipina tak berdasar. Beijing bahkan menuding Filipina melecehkan dan menyerang kapal-kapal China di Kepulauan Spratly.

Amerika Serikat sebagai sekutu Filipina pun khawatir China akan menanggapi keputusan ini dengan membuat zona pertahanan udara di Laut China Selatan, seperti yang dilakukan Beijing di Laut China Timur pada 2013 lalu.

Lihat juga: Klaim China atas Laut China Selatan Ditolak

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Kementerian Luar Negeri China, Liu Zhenmin, menekankan bahwa Beijing memiliki hak untuk membuat zona pertahanan udara di Laut China Selatan.

"Apakah China akan membuat zona pertahanan udara di Laut China Selatan, apa yang harus kami tegaskan terlebih dahulu adalah China berhak untuk itu. Namun, apakah kami membutuhkan itu di Laut China Selatan, tergantung tingkat ancaman yang kami hadapi," ujar Zhenmin seperti dikutip Reuters.

Sebelumnya, Duta Besar China untuk AS, Cui Tiankai, menyalahkan Washington atas meningkatnya ketegangan dengan ikut campur tangan, seperti saat mengerahkan kapal perangnya ke Laut China Selatan atas dasar kebebasan berlayar di perairan internasional.

Sementara itu, Filipina meminta semua pihak untuk tenang dan menahan diri. Filipina sendiri sedang mempelajari keputusan pengadilan setebal 497 halaman tersebut.

"Saya memperkirakan diplomat kami sudah membaca keputusan itu dan memahami kerumitan dan konsekuensi dalam menerapkan keputusan itu," ujar mantan Jaksa Muda Filipina, Ternal Hilbay. (stu)