China Protes Konvensi Republik AS Singgung Laut Sengketa

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Luar Negeri China mendesak Partai Republik untuk berhenti membuat tuduhan tak berdasar terhadap China, karena konvensi itu menyinggung klaim China di Laut China Selatan dan tuduhan genosida di Tibet.

Dalam pernyataan berbahasa Inggris yang dirilis pemerintah China melalui kantor berita Xinhua pada Kamis (21/7), Kemlu China menyatakan bahwa konvensi Republik mengandung "tuduhan tentang China soal isu-isu yang berkaitan dengan Taiwan, Tibet, perdagangan dan Laut China Selatan." Hal itu dianggap sebagai upaya campur tangan dalam urusan internal China.

Pilihan Redaksi AS Akan Terus Beroperasi di Laut China Selatan Pembakaran Bendera Warnai Hari Ketiga Konvensi Republik Delapan Kapal Pesiar China Akan Berlayar di Laut Sengketa Dukung Klaim di LCS, Warga China Demo KFC dan Banting iPhone

"Semua partai politik di Amerika Serikat harus melihat pembangunan China secara obyektif dan rasional dan memahami benar isu-isu yang muncul dalam hubungan bilateral," bunyi pernyataan Kemlu China.

"Kami berharap pihak terkait menghentikan tuduhan tak berdasar kepada China dan campur tangan mereka dalam urusan dalam negeri China serta berkontribusi lebih banyak untuk kepercayaan bilateral dan kerja sama," tulis Kemlu China.

Pada hari pertama, Senin (18/7), Konvensi Republik menyebutkan bahwa klaim China di Laut China Selatan "tidak masuk akal" dan hanyalah upaya pemerintah China untuk mengalihkan perhatian rakyatnya dari masalah ekonomi.

Selain itu, Konvensi Republik juga menyinggung praktik "budaya genosida" di Tibet dan Xinjiang dan juga penjualan senjata China ke Taiwan.

Kemlu China memperingatkan bahwa mempromosikan pertumbuhan yang stabil merupakan hal yang penting bagi kedua negara. Selain itu, Kemlu China menyebutkan bahwa demi menciptakan perdamaian dan pembangunan di kawasan Asia-Pasifik dan dunia, "kedua belah pihak [China dan AS] harus berjalan ke arah yang benar."

Para pejabat China mengakui hanya sedikit mengetahui soal Trump dibandingkan dengan rivalnya dari Partai Demokrat, Hillary Clinton. Pasalnya, Clinton pernah bekerja sama secara luas dengan China ketika dia menjabat sebagai menlu AS pada periode pertama pemerintahan Obama.

Pemerintah China selama ini menghindari untuk memberikan komentar langsung terkait pemilu presiden Amerika Serikat yang akan digelar pada 8 November mendatang. Namun, Menteri Keuangan China Lou Jiwei pada April lalu sempat menyebut Trump sebagai tokoh "yang tidak rasional" terkait usulan taipan real-estate itu untuk menentukan tarif atas komoditas yang diimpor dari China. (ama)