Dilaporkan Philippine Star, Duterte menandatangani perintah eksekutif terhadap Undang-Undang Kebebasan Informasi, FOI, pada Sabtu (23/7) untuk memungkinkan akses publik ke dokumen dan catatan resmi pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala komunikasi presiden Martin Andanar menyatakan bahwa kebijakan Duterte ini akan disambut oleh "setiap jiwa Filipina yang telah berjuang mati-matian" atas hak mendapatkan informasi.
Meski Duterte baru 23 hari menjabat, Andanar menyatakan langkah ini menekankan komitmen Duterte terhadap kebijakan informasi yang telah diajukan sejak 29 tahun lalu.
Reuters melaporkan bahwa salah satu tokoh pendukung kebijakan ini adalah Senator Rahmat Poe, yang merupakan rival Duterte dalam pemilu, sebelumnya mendesak Duterte agar tidak membuang-buang waktu dan menekan legislatif untuk meloloskan undang-undang tersebut.
Pasalnya, undang-undang FOI tetap perlu disahkan untuk memastikan lembaga pemerintah yang tidak berada di bawah Duterte langsung, juga memberikan akses keterbukaan informasi kepada publik. (ama/den)