Menurut data polisi nasional Filipina yang dikutip New York Times, Selasa (2/8), sejak Duterte memimpin, 114.833 orang menyerahkan diri ke polisi. Mereka adalah pengguna dan bandar narkoba.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Langkah pemerintah Duterte ini diklaim terbukti ampuh menurunkan angka kriminalitas. Polisi mengaku telah menahan lebih dari 2.700 orang yang terlibat perdagangan narkoba atau menggunakannya.
Angka kriminalitas di Filipina menurun 13 persen sejak pemilu. Pada Mei lalu, ada 52.950 kejahatan di Filipina, menurun pada Juni menjadi 46.600.
Dalam pidato kenegaraan pertamanya pekan lalu, Duterte memerintahkan polisi meningkatkan upaya pemberantasan kejahatan hingga tiga kali lipat.
"Kami tidak akan berhenti sampai kartel narkoba terakhir, pemberi dana terakhir, dan bandar terakhir menyerahkan diri atau dipenjara atau terkapar di tanah, jika itu yang mereka mau," ujar Duterte.
Strategi Duterte ini menuai kritik dari pegiat HAM karena dianggap melangkahi proses pengadilan dan memicu main hakim sendiri di tengah masyarakat.
Menurut Human Right Watch di Asia, kebanyakan yang tewas adalah warga miskin, yang tidak ada hubungannya dengan perdagangan narkotika.
Namun Duterte tidak peduli dengan kritikan itu dengan mengatakan bahwa HAM "tidak bisa digunakan sebagai tameng untuk menghancurkan negeri." (stu)