"Otoritas Turki mengirimkan beberapa dokumen kepada kami dan kami sedang memeriksa dokumen itu," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Mark Toner, seperti dikutip Reuters.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kementerian Kehakiman AS menjadi penanggung jawab utama untuk menentukan ekstradisi Gulen yang mengasingkan diri ke Pennsylvania sejak 1999 lalu.
Menanggapi sikap pemerintah Turki ini, Gulen berkata, "Sangat terlihat bahwa sistem pengadilan di Turki tidak independen. Jadi perintah ini merupakan contoh lain bagaimana Presiden Erdogan menjalankan sistem otoriter dan jauh dari demokrasi."
Selama ini, pemerintah Turki, termasuk Menteri Luar Negeri, Mevlut Cavusoglu, sudah memperingati bahwa hubungan negaranya dengan AS dapat terkena imbasnya jika permintaan untuk mengekstradisi Gulen tak terpenuhi.
Turki sendiri memegang peran penting dalam koalisi pimpinan AS untuk menggempur ISIS. Namun, AS mengatakan bahwa Turki harus memperlihatkan bukti jelas atas keterlibatan Gulen dalam upaya kudeta yang gagal pada bulan lalu.
Gulen pun menyangkal tudingan keterlibatannya dalam upaya kudeta itu. Ia bahkan turut mengecam upaya itu.
Toner sendiri mengatakan bahwa AS sudah menawarkan bantuan untuk menyelidiki upaya kudeta itu. Ia tak menjelaskan tanggapan Turki atas tawaran tersebut. (den)