Mantan Presiden Yaman Mengaku Siap Bekerja Sama dengan Rusia

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan gubernur yang baru terbentuk di ibu kota Yaman, Sanaa, menyatakan keinginannya untuk bekerja sama dengan Rusia dalam "memerangi terorisme." Dewan yang mendukung mantan presiden Ali Abdullah Saleh ini mengaku siap mengizinkan Moskow menggunakan pangkalan militer dan fasilitas lainnya di Yaman.

Saleh, mantan sekutu kontraterorisme Amerika Serikat yang digulingkan oleh aksi protes massa pada 2011, menyatakan kepada media Rusia 24 bahwa Yaman siap untuk memberikan akses udara dan pangkalan angkatan laut kepada Moskow.

Pilihan Redaksi Serangan Udara Saudi Hantam Rumah Sakit Yaman, 11 Orang Tewas Iran Mengaku Roket Buatannya Dipakai oleh Houthi di Yaman Visi 2030 Saudi, Per Tahun Terima 30 Juta Jemaah Haji-Umroh Yaman Sudah Merugi Rp183 Triliun Akibat Perang Saudara Sebelum Dieksekusi, Napi Iran Disiksa hingga Tulangnya Patah

"Dalam memerangi terorisme, kita menjangkau dan menawarkan semua fasilitas. Bandara kami, pelabuhan kami. Kami siap memberikan [akses] untuk Federasi Rusia," kata Saleh dalam sebuah wawancara di Sanaa, Minggu (21/8), dikutip dari Reuters.

Mantan orang terkuat di Yaman ini sebenarnya tak mampu memberikan penawaran semacam itu kepada Rusia, karena sejumlah wilayah Yaman lainnya masih dikuasai oleh Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Meski demikian, sejumlah pejabat dari partai yang ia pimpin saat ini telah membentuk dewan politik yang menguasai sejumlah besar wilayah di Yaman, bersama dengan kelompok pemberontak Syiah Houthi yang didukung Iran.

Untuk pertama kalinya pada pekan lalu, Iran membiarkan jet Rusia lepas landas dari wilayahnya untuk mengebom kelompok bersenjata di Suriah.

Rusia merupakan salah satu negara yang mempertahankan kehadiran diplomatik di Yaman meski negara itu tengah dilanda pertempuran antara koalisi serangan udara yang dipimpin Arab Saudi dan Houthi selama 16 bulan terkahir. Pertempuran ini telah menewaskan lebih dari 6.500 orang dan berpotensi memicu bencana kelaparan di negara Arab termiskin ini.

Perang antara pasukan Hadi dan Houti dimanfaatkan oleh sejumlah kelompok militan, termasuk ISIS dan Al-Qaidah.

Rusia merupakan negara yang menyatakan abstain dari resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 2015 yang memberlakukan embargo senjata terhadap pemberontak Houthi.

Pada Sabtu (20/8), puluhan ribu warga Yaman berunjuk rasa di ibu kota untuk menunjukkan dukungan kepada pemberontak Houthi dan Saleh. Dewan gubernur baru yang baru terbentuk berjanji akan membentuk pemerintahan Yaman yang penuh dalam beberapa hari mendatang, sebagai tandingan dari pemerintahan Hadi.

Menanggapi unjuk rasa ini, duta besar dari blok negara G18, termasuk Rusia, meluncurkan pernyataan yang mengutuk "tindakan inkonstitusional dan unilateral di Sanaa." Blok negara G18 selama ini mendukung pembicaraan damai PBB untuk mengakhiri perang sipil di Yaman. (ama)