PBB: Bashar al-Assad dan ISIS Gunakan Senjata Kimia di Suriah

Jakarta, CNN Indonesia -- Penyelidikan badan PBB menemukan bahwa pasukan pemerintah Bashar al-Assad bertanggung jawab atas dua serangan gas beracun dan ISIS menggunakan gas sulfur mustard dalam konflik Suriah.

Selama setahun, Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) PBB fokus menyelidiki sembilan serangan di tujuh wilayah di Suriah, di mana senjata kimia digunakan dalam pertempuran.

Meski begitu, lembaga itu belum bisa memberi kesimpulan atas enam kasus lainnya.

Lihat juga: Suriah Salahkan Perancis atas Serangan Gas Kimia pada 2013

OPCW pada Rabu (24/8) menyatakan bahwa mereka menemukan informasi yang cukup untuk menyimpulkan bahwa helikopter milik Angkatan Udara Suriah menjatuhkan peralatan yang kemudian melepaskan senyawa beracun di Talmenes pada 21 April 2014 dan di Sarmin pada 16 Maret 2015. Keduanya berada di Provinsi Idlib dan keduanya menggunakan klorin.

Badan itu juga mengatakan mereka mendapat cukup informasi untuk menyimpulkan bahwa militan ISIS merupakan "satu-satunya entitas dengan kemampuan, kesanggupan, motif dan alat untuk menggunakan gas sulfur mustard di Marea pada 21 Agustus 2015."

Suriah setuju untuk menghancurkan senjata kimianya pada 2013 di bawah kesepakatan yang digagas oleh Rusia dan Amerika Serikat. Dewan Keamanan PBB mendukung kesepakatan itu dengan mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa dalam hal ketidakpatuhan, "termasuk pengiriman senjata kimia, atau penggunaan senjata kimia oleh siapa pun" di Suriah, akan berakibat diterapkannya tindakan yang tercantum di Bab 7 Piagam PBB.

Lihat juga: Gas Beracun Disebar Dekat Lokasi Jatuhnya Helikopter Rusia

Bab 7 berisi sanksi dan otorisasi kekuatan militer oleh DK PBB. DK akan perlu mengadopsi resolusi untuk menjatuhkan sanksi, seperti larangan perjalanan dan pembekuan aset terhadap orang-orang yang terkait dengan serangan.

Meski begitu, DK diduga tetap akan menghadapi tantangan untuk menerapkan resolusi semacam itu. Rusia yang merupakan sekutu dekat Suriah, dan China, yang menjadi dua anggota tetap DK, sebelumnya sudah melindungi pemerintah Suriah dengan memveto beberapa resolusi, termasuk gagasan untuk merujuk situasi Suriah ke Mahkamah Pidana Internasional.

"Penggunaan senjata ini adalah kekejian dan kami tegas mengutuk orang-orang yang menggunakannya," kata Duta Besar Inggris untuk PBB Matius Rycroft pada Senin lalu. "Dewan [Keamanan] harus siap menunjukkan respons kuat untuk laporan ini."

Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Michele Sison, mengatakan pada Selasa menyatakan kepada Dewan, "Mereka yang menggunaan senjata kimia di Suriah harus bertanggung jawab atas tindakan mereka." (stu)