Obama Memveto Undang-undang 9/11 yang Mengincar Arab Saudi

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Amerika Serikat Barack Obama memveto undang-undang yang memungkinkan para keluarga korban serangan teror 9/11 untuk menggugat Arab Saudi. Veto Obama ini diprediksi akan mendapatkan penolakan dari Kongres.

Diberitakan Reuters, Obama pada Jumat (23/9) mengatakan Undang-undang Pengadilan Terhadap Pendukung Terorisme atau JASTA akan merugikan keamanan nasional AS dan mencederai hubungan baik dengan Arab Saudi.

Pilihan Redaksi Media Pemerintah Mesir Klaim ISIS dan 9/11 Rekayasa AS Salah Tekan Tombol, Pesawat Saudi Dikira Dibajak di Manila Di Mimbar PBB, Presiden Iran Tuding AS Ingkar Janji

UU itu diloloskan oleh Senat dan Kongres setelah ramai tudingan Saudi menyokong pembajak empat pesawat yang menyerang AS pada 2001, menghancurkan menara kembar WTC di New York dan Pentagon, serta menewaskan ribuan orang. Sebanyak 15 dari 19 pembajak adalah warga negara Saudi.

Pemerintah Saudi membantah tudingan tersebut. Kerajaan Saudi juga gencar melobi untuk tidak meloloskan RUU JASTA dan mengancam akan merusak hubungan dengan Amerika. RUU itu sebelumnya juga dikritik Uni Eropa dan dikecam negara-negara Teluk.

Obama mengatakan, negara lain bisa menggunakan alasan JASTA untuk menghapuskan imunitas dan mengadili diplomat, militer atau perusahaan AS di negara mereka.

"Menghapuskan imunitas pemerintah asing di pengadilan AS yang tidak dianggap mendukung terorisme, dan hanya berdasarkan dugaan semata bahwa negara itu terkait terorisme di AS, telah mengancam prinsip-prinsip yang sejak lama melindungi AS, tentara, dan personel kita," kata Obama dalam pernyataannya.

Ini adalah veto ke-12 dan terakhir Obama sebagai presiden.

UU ini sebelumnya menjadi bahan perdebatan di AS. Dua calon presiden AS, Hillary Clinton dan Donald Trump, mengatakan mendukung UU ini jika mereka jadi presiden.

Kongres diprediksi akan menolak veto Obama dengan melancarkan voting. Jika dua pertiga anggota dewan di Senat dan Kongres menolak veto, maka UU tetap akan berjalan.

Penolakan UU ini tidak hanya datang dari Saudi dan Uni Eropa, tapi banyak perusahaan besar AS, di antaranya General Electric dan Dow Chemical.

"UU itu tidak seimbang, memiliki preseden yang berbahaya, dan berpotensi merusak hubungan bilateral yang vital serta perekonomian global," kata Direktur Utama GE Jeffrey Immelt dalam suratnya. (den)