UU Korupsi Korsel, Suap Rp300 Ribu Diancam 3 Tahun Penjara
CNN | CNN Indonesia
Rabu, 28 Sep 2016 18:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Korea Selatan memiliki undang-undang baru soal korupsi, yang disebut-sebut sebagai salah satu yang paling ketat di dunia.
Berdasar UU yang mulai berlaku sejak Rabu (28/9) ini, siapa pun dilarang membelikan makanan atau mentraktir pejabat publik, pegawai negeri sipil, jurnalis dan guru seharga 30.000 won Korea atau setara Rp352 ribu.
Dilansir CNN, UU juga membatasi hadiah hingga senilai Rp582 ribu dan donasi hingga Rp1,1 juta.
Siapa pun yang melanggar batasan itu bisa dihukum hingga tiga tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah.
Regulasi baru ini muncul setelah ketidakpercayaan publik terhadap para pejabat negara yang terus meningkat.
Menurut sebuah survei pada 2014 lalu oleh Administrasi Publik Institut Korea, sebanyak 78,7 persen responden mengatakan bahwa korupsi di antara pejabat publik dalam tingkat serius, sedang 90 persen menyebut bahwa tingkat korupsi di dalam parlemen serius.
Tahun berikutnya, survei yang dilakukan oleh Komisi Anti-korupsi dan Hak Sipil menemukan 60 persen dari responden mengatakan mereka yakin bahwa masyarakat Korsel korup.
Di Korsel, pemberian makanan, hadiah, dan donasi dalam perayaan ulang tahun dan pemakaman merupakan hal biasa dan sudah menjadi tradisi serta etika bisnis. Hal ini membuat UU baru tersebut banyak diperdebatkan.
Banyak pengusaha kecil mengatakan mereka khawatir UU baru ini akan berdampak parah terhadap mereka.
Juru bicara Perusahaan dan Layanan Pasar Kecil Korsel mengatakan kepada CNN mereka memperkirakan bahwa UU korupsi baru akan menyebabkan kerugian hingga US$2,6 miliar per tahun bagi bisnis kecil. Mereka juga memprediksi akan kehilangan 1,26 juta pelanggan.
“Meski kami menyetujui tujuan dari undang-undang untuk meningkatkan kepercayaan dalam sektor publik…kami khawatir bahwa implementasi UU ini bisa menyebabkan efek samping besar,” kata lembaga itu dalam sebuah pernyataan. “[Undang-undang] itu bisa membahayakan 7 juta pedangang dan pemilik bisnis kecil dan mereka yang terlibat dalam pertanian dan kehutanan.”
Di sisi lain, pemilik restoran di pusat Seoul mengatakan mereka tergoda membuat menu baru dengan harga makanan dan minuman di bawah batasan yang ditetapkan: “menu UU anti-korupsi”. (stu)
Berdasar UU yang mulai berlaku sejak Rabu (28/9) ini, siapa pun dilarang membelikan makanan atau mentraktir pejabat publik, pegawai negeri sipil, jurnalis dan guru seharga 30.000 won Korea atau setara Rp352 ribu.
Dilansir CNN, UU juga membatasi hadiah hingga senilai Rp582 ribu dan donasi hingga Rp1,1 juta.
Lihat juga:Kartun Katak Kini Dianggap Simbol Kebencian |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut sebuah survei pada 2014 lalu oleh Administrasi Publik Institut Korea, sebanyak 78,7 persen responden mengatakan bahwa korupsi di antara pejabat publik dalam tingkat serius, sedang 90 persen menyebut bahwa tingkat korupsi di dalam parlemen serius.
Tahun berikutnya, survei yang dilakukan oleh Komisi Anti-korupsi dan Hak Sipil menemukan 60 persen dari responden mengatakan mereka yakin bahwa masyarakat Korsel korup.
Banyak pengusaha kecil mengatakan mereka khawatir UU baru ini akan berdampak parah terhadap mereka.
Juru bicara Perusahaan dan Layanan Pasar Kecil Korsel mengatakan kepada CNN mereka memperkirakan bahwa UU korupsi baru akan menyebabkan kerugian hingga US$2,6 miliar per tahun bagi bisnis kecil. Mereka juga memprediksi akan kehilangan 1,26 juta pelanggan.
“Meski kami menyetujui tujuan dari undang-undang untuk meningkatkan kepercayaan dalam sektor publik…kami khawatir bahwa implementasi UU ini bisa menyebabkan efek samping besar,” kata lembaga itu dalam sebuah pernyataan. “[Undang-undang] itu bisa membahayakan 7 juta pedangang dan pemilik bisnis kecil dan mereka yang terlibat dalam pertanian dan kehutanan.”
Di sisi lain, pemilik restoran di pusat Seoul mengatakan mereka tergoda membuat menu baru dengan harga makanan dan minuman di bawah batasan yang ditetapkan: “menu UU anti-korupsi”. (stu)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK