Keputusan ini diambil setelah Presiden Recep Tayyip Erdogan menyatakan situasi gawat darurat di negaranya hingga Oktober mendatang guna menyelidiki upaya kudeta yang gagal pada Juli lalu.
Situasi gawat darurat ini diperpanjang agar otoritas dapat membasmi ancaman dari gerakan keagamaan yang dituding menjadi dalang upaya kudeta tersebut, termasuk dari militan Kurdi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Belakangan ini, IMC TV kerap menyiarkan laporan mengenai operasi militer pemerintah terhadap Partai Pekerja Kurdistan yang sudah menewaskan ribuan orang selama 14 bulan terakhir. IMC TV memutuskan akan terus mengudara hingga petugas benar-benar datang dan menyegel kantor mereka.
Perwakilan dari Komite Perlindungan Jurnalis, Robert Mahoney, pun menyebut pemerintah menyalahgunakan situasi gawat darurat yang dicanangkan oleh Erdogan sebagai tameng untuk membungkam minoritas.
"Turki menargetkan bentuk ekspresi budaya dan politik dengan menutup perusahaan penyiaran minoritas. Ketika pemerintah melihat program anak sebagai ancaman keamanan nasional, itu tentu sudah mempergunakan kekuatan gawat darurat," katanya.
Sejak kudeta mereda, Turki sendiri sudah memecat sekitar 100 ribu pegawai negara yang diduga terkait dengan gerakan Gulen. Sementara itu, 32 ribu orang yang dianggap terlibat dalam kudeta itu juga ditahan. (stu/stu)