Ganti PM, Korsel Dianggap Alihkan Isu Krisis Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Kantor Kepresidenan Korea Selatan menunjuk mantan Sekretaris Presiden Korsel, Kim Byong-joon, menjadi perdana menteri baru menggantikan Hwang Kyo-ahn pada Rabu (2/11).

Pilihan Redaksi Pria di Korsel Tewas Tersangkut Pintu Kereta Bawah Tanah Bocorkan Dokumen Negara, Presiden Korsel Didesak Mundur Wanita Pemicu Krisis Politik di Korsel Ditahan Kim Jong Il Pernah Frustrasi dengan Kondisi Korut

Seperti dilansir Reuters, Kim merupakan seorang liberalis, sementara Presiden Korsel, Park Geun-hye, adalah seorang konservatif. Pengangkatan Kim pun disinyalir merupakan bagian dari upaya Park untuk menenangkan kemarahan publik akibat skandal terkait pembocoran rahasia negara yang menimpanya.

Selain Kim, Kantor Kepresidenan Korsel juga menunjuk mantan Pimpinan Komisi Pelayanan Keuangan Korsel, Yim Jong-yong, menjadi Menteri keuangan sekaligus Wakil Perdana Menteri Korsel. Kim yang menggantikan Yoo Il-ho dinilai baik oleh para pembuat kebijakan dan pelaku pasar Korsel.

Partai oposisi mencela pergantian beberapa pejabat pemerintahan yang dilakukan Park ini dan menganggapnya sebagai pengalihan isu dari krisis politik yang sebenarnya sedang menimpa pemerintahannya.

Perombakan ini pun dikritik oleh oposisi. Menurut pimpinan partai oposisi, Park Jie-won, pemerintahan Park tidak melibatkan partai oposisi dalam proses penggantian perdana menteri.

"Kami tidak akan diam dengan langkah sepihak pemerintah yang mengubah tatanan pemerintahan tanpa mendiskusikan dengan pihak oposisi terlebih dahulu," kata Park Jie-won.

Pergantian beberapa pejabat pemerintahan ini pun tidak lantas menenangkan publik Korsel yang terus menuntut Park untuk mundur. 

Sekitar 1.200 warga Korsel berunjuk rasa di Seoul pada Sabtu pekan lalu menuntut pengunduran diri Presiden Park setelah diduga membocorkan dokumen negara kepada teman dekatnya.

Diberitakan CNN, Park diduga telah membocorkan berbagai dokumen negara kepada salah satu kerabatnya, Choi Soon-sil.

Park mengaku dan membenarkan bahwa dirinya telah membocorkan beberapa dokumen negara kepada Choi yang bukan merupakan pejabat publik di Korsel.

Dalam permintaan maaf resminya, Park menyatakan Choi melihat "beberapa dokumen negara" dalam jangka waktu tertentu setelah dirinya menjabat sebagai presiden pada 2012 lalu.

Insiden ini memukul tingkat kepercayaan dan penerimaan publik terhadap Park. Berdasarkan survei lokal Real Meter, sejak terkuaknya skandal ini, tingkat penerimaan publik terhadap Park menurun drastis menjadi 21,1 persen.

Sebelumnya, tingkat penerimaan publik terhadap Park yang menjabat hingga akhir 2017 ini mencapai 30 hingga 50 persen selama tiga tahun periode awal dia menjabat sebagai presiden. (has/ama)