Partai Oposisi Mulai Upayakan Pemakzulan Presiden Korsel

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Rakyat yang beroposisi dengan pemerintah Korea Selatan mulai mengumpulkan tanda tangan untuk gerakan pemakzulan terhadap Presiden Park Geun-Hye, menyusul keputusan jaksa penyelidik pada Minggu (20/11) yang menetapkan Park terlibat sebagai kaki tangan dalam skandal korupsi dan pembocoran dokumen negara.

Berdasarkan konstitusi Korsel, seorang presiden tidak dapat didakwa atas tindakan kriminal oleh jaksa sampai meninggalkan jabatannya. Namun, keputusan jaksa ini jelas semakin melemahkan otoritasnya sebagai presiden dan membuat beberapa partai di parlemen mulai membicarakan tentang proses pemakzulan Park.

Pilihan Redaksi Presiden Korsel Akan Diperiksa Terkait Skandal Rahasia Negara Presiden Korsel Bantah Rencanakan Darurat Militer Warga Kembali Berdemo Tuntut Presiden Korsel Lengser Bertemu Putin, Duterte Sebut AS 'Munafik dan Suka Menindas'

Juru bicara Partai Rakyat oposisi pemerintah, Lee Yong-ho, mengatakan partainya yang kini memiliki sekitar 38 kursi di parlemen Korsel telah memulai upaya untuk melengserkan Park dari Gedung Biru, kantor kepresidenan Korsel.

Menurut Lee, Partainya juga akan melobi partai lainnya di parlemen, yang memiliki sekitar 300 anggota, untuk mendukung gerakan pemakzulan terhadap Park tersebut. Mosi pemakzulan membutuhkan setidaknya setengah suara dari parlemen untuk kemudian bisa dirundingkan dan sekitar dua pertiga suara untuk bisa lolos.

Reuters melaporkan, Jika mosi pemakzulan itu lolos dari parlemen, selanjutnya akan ditinjau kembali oleh Mahkamah Konstitusi Korsel. Mosi tersebut dapat lolos di tingkat MK jika setidaknya enam dari sembilan hakim menyetujui mosi itu.

Di sisi lain, Partai Demokrat, yang memiliki sekitar 121 kursi di parlemen, belum mulai memproses gerakan pemakzulan terhadap presiden wanita pertama di Korsel itu. Saat ini, partai pemerintah itu masih meninjau kembali situasi dan kemungkinan untuk memproses gerakan pemakzulan tersebut.

"Proses pemakzulan membutuhkan persiapan sesempurna mungkin," ungkap pemimpin Partai Demokrat, Choo Mi-ae dalam rapat internal partai.

Partai oposisi pemerintah tampak tidak terlalu mendesak proses menggulingkan Park agar dilakukan sesegera mungkin, walaupun mosi pemakzulan menurut pengamat memiliki kesempatan besar untuk lolos di parlemen.

Partai oposisi tidak terburu-buru memproses pemakzulan Park karena jika mosi tersebut gagal, itu hanya akan memperkuat kesempatan Park untuk bertahan sebagai pemimpin.

Park, yang masa jabatannya akan berakhir pada 2018 mendatang, memang sedang berada di bawah tekanan publik yang terus mendesak dirinya untuk mundur dari kursi kepresidenan. 

Desakan ini muncul karena adanya dugaan nepotisme serta pembocoran dokumen rahasia negara oleh Park yang melibatkan salah satu sahabatnya, Choi Soon-sil, yang bukan merupakan pejabat publik di Korsel.

Choi dituding memanfaatkan kedekatannya dengan Park untuk memberi tekanan pada chaebol, sebutan bagi konglomerat Korsel, untuk mengalirkan dana jutaan dolar pada dua yayasannya. 

Choi sendiri sudah ditahan otoritas Korsel pada 31 Oktober lalu dengan dakwaan telah melanggar penyalahgunaan kekuasaan dan percobaan penipuan.

Kejaksaan Korsel tengah menyelidiki peran Park dalam skandal politik terbesar ini. Ini kali pertama dalam sejarah Korsel seorang presiden diperiksa terkait skandal yang menimpanya. (den)