Filipina Cegah Kunjungan PBB soal Pembunuhan di Luar Hukum

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Filipina membatalkan kunjungan pelapor khusus PBB tahun depan, yang ingin menyelidiki dugaan pembunuhan massal di luar hukum dalam pemberantasan narkoba yang digagas Presiden Rodrigo Duterte. Pembatalan itu dikarenakan sang pelapor menolak memenuhi syarat yang ditetapkan Duterte. 

Menteri Luar negeri Filipina, Perfecto Yasay berujar, PBB tidak bisa begitu saja melakukan penyelidikan lantaran pelapor khusus PBB, Agnes Callamard, sebelumnya telah menolak persyaratan yang ditetapkan Duterte jika PBB tetap ingin melancarkan penyelidikan di negaranya itu.

"Mereka [PBB] tidak bisa datang. Kunjungan PBB ke Filipina tidak akan terjadi jika mereka tidak mau mematuhi kondisi yang diterapkan presiden kami mengenai kunjungan tersebut untuk memvalidasi klaim mereka," ungkap Yasay kepada wartawan seperti dikutip Reuters, Rabu (14/12).

Pilihan Redaksi Duterte Undang Sekjen PBB dan Uni Eropa ke Filipina PBB Ingin Selidiki Pembunuhan dalam Perang Narkoba Duterte Duterte Resmi Tantang PBB Selidiki Pembunuhan di Filipina

Yasay menuturkan, tidak ada indikasi Callamard mau mematuhi persayaratan yang diminta Filipina meskipun dirinya tidak menjelaskan lebih rinci soal persyaratan tersebut.

Sejak menjabat sebagai orang nomor satu di Filipina pada akhir Juni lalu, Duterte berjanji akan memberangus seluruh pengedar dan pemakai narkoba di negara itu. 

Alhasil, baru 100 hari menjabat sebagai presiden, sudah lebih dari 5.000 warga Filipina yang dikabarkan tewas dalam perang melawan narkoba yang diusung Duterte pada Oktober lalu.

Menurut media Filipina, Inquirer, sebanyak 3.600 kematian di antaranya masih dalam penyelidikan polisi, sementara 1.300 lainnya terjadi dalam baku tembak dengan polisi. Dari jumlah ini, terjadi rata-rata 36 pembunuhan per hari sejak Duterte dilantik.

Duterte bahkan sempat menyamakan aksinya ini dengan tragedi Holocaust yang dipimpin Adolf Hitler. Duterte kemudian meminta maaf karena dianggap menyinggung pembantaian umat Yahudi di Eropa.

Aksi Duterte ini memantik perhatian komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan PBB.

Pada Oktober lalu, Kepala Jaksa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Fatou Bensouda juga telah menyatakan kekhawatirannya atas dugaan pembunuhan massal yang terjadi dalam perang "brutal" Duterte melawan narkoba ini.

(ama)