MK Mulai Sidangkan Pemakzulan Presiden Korsel

Jakarta, CNN Indonesia -- Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mulai menimbang keputusan parlemen untuk memakzulkan Presiden Park Geun-hye yang terjerat skandal korupsi.

Sidang pertama dilaksanakan hari ini, Kamis (22/12). Diberitakan Reuters, baik Park maupun teman yang menyeretnya ke pusaran kasus ini, Choi Soon-sil, tidak hadir dalam persidangan.

Pilihan Redaksi Usai Pemakzulan, PM Korsel Mulai Gantikan Tugas Eksekutif Kantor Presiden Korsel Tolak Penggeledahan terkait Korupsi Korut: Unifikasi Sukses Jika Korsel Lepas dari Pengaruh AS Jaksa Korsel Buru Putri Sahabat Presiden Terkait Korupsi

Dalam sidang ini, hakim memutuskan untuk menerima dokumen penyidik atas kasus tersebut. Hal ini dinilai merugikan pihak Park.

Pengadilan juga menyinggung kecelakaan ferry yang terjadi pada 2014 silam. Kejadian yang menewaskan 300 orang ini adalah hal pertama yang membuat warga meragukan kepemimpinannya.

Majelis hakim menanyakan keterangan Park soal aktivitasnya selama tujuh jam saat kecelakaan itu terjadi. Saat itu, para kritikusnya menilai sang presiden telah melakukan kelalaian.

"Kami meminta penuntut menjelaskan di mana dirinya di Gedung Biru (Kantor Presiden -Red), selama tujuh jam yang dipermasalahkan, dan apa yang sesungguhnya ia lakukan," kata salah satu dari sembilan hakim, Lee Jinsung.

Majelis juga meminta kesaksian Choi dan dua mantan pejabat Gedung Biru, An Chong-bum dan Jeong Ho-seong.

Pengacara Park sebelumnya mengatakan pemungutan suara untuk memakzulkan sabg presiden tidak mempunyai dasar hukum dan MK harus membatalkannya.

Persidangan selanjutnya akan dilaksanakan pada 27 Desember ini.

Kewenangan Park sebagai Presiden dilucuti setelah parlemen sepakat melakukan pemakzulan. Walau demikian, keputusan resminya masih menunggu persidangan ini.

Mosi pemakzulan diloloskan parlemen setelah ratusan ribu warga Korsel melakukan aksi damai selama lebih dari sebulan, setiap minggu.

Jika MK menerima mosi pemakzulan tersebut, maka Park resmi jadi presiden pertama Korsel yang dilengserkan. Sebaliknya, jika ditolak, maka dia akan kembali menjabat. (aal/ama)