Australia-Indonesia Kerja Sama $40 Juta Berantas Korupsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Australia dan Indonesia resmi memperpanjang kerja sama di bidang keadilan dan keamanan hingga 2021. Kemitraan senilai AU$ 40 juta atau Rp4 triliun ini salah satunya ditujukan untuk membantu meningkatkan kapasitas pemberantasan korupsi.

Pilihan Redaksi Terorisme Tetap Jadi Fokus Diplomasi Indonesia di Tahun 2017 Dubes Australia Bungkam Usai Bertemu Wiranto Penerobos KJRI Melbourne Ditangkap ISIS dan Fenomena Radikalisme Keagamaan Kelas Menengah

Selain itu, berdasarkan keterangan pers yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (2/2), fase kedua dari Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan (AIPJ) ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas mengadili kasus pencucian uang dan penyitaan aset pidana.

Secara khusus, disebutkan AIPJ II juga akan meningkatkan kapasitas investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"AIPJ II menyadari tantangan bersama yang dihadapi oleh kedua negara dan peluang yang kita miliki untuk berkolaborasi lebih dekat guna mengatasi tantangan-tantangan tersebut," kata Menteri Luar Negeri Julie Bishop.

Pengumuman ini dilakukan menyusul pertemuan ketiga antara Dewan Menteri Australia-Indonesia bidang Hukum dan Keamanan di Jakarta, hari ini. Pertemuan itu dihadiri Jaksa Agung George Brandis dan Menteri Kehakiman Michael Keenan dan Menteri Pembantu Perdana Menteri Bidang Keamanan Siber Dan Tehan.

"Setelah diskusi kami yang sangat produktif pagi ini mengenai kerja sama Australia-Indonesia dalam masalah hukum dan keamanan, pengumuman kemitraan baru ini menunjukkan komitmen kami untuk bekerja sama lebih erat di semua tingkat pemerintahan," kata Brandis.

Selain itu, dalam pernyataan tersebut disinggung juga soal isu ekstremisme dan kekerasan di masyarakat. Pemerintah Australia menyatakan senang dapat terus bermitra dengan Indonesia dalam menghadapi isu tersebut dan tantangan propaganda teroris.

(aal)