Myanmar Bentuk Tim Selidiki Dugaan Polisi Aniaya Rohingya

Jakarta, CNN Indonesia -- Myanmar berencana menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan sejumlah aparat polisi terhadap etnis Rohingya. Langkah ini dilakukan sebagai tanggapan atas laporan PBB yang menyebut aparat negara itu telah melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan terhadap kelompok minoritas Muslim itu.

Kementerian Dalam Negeri, yang dikendalikan oleh militer, akan melaksanakan "penyelidikan departemen" untuk mencari tahu soal dugaan kekejaman yang dilakukan aparat keamanan negaranya.

Pilihan Redaksi Suu Kyi Janji Selidiki Kekerasan terhadap Rohingya Pejabat Myanmar Berkeras Tampik Laporan PBB Soal Rohingya Paus Fransiskus Kritik Myanmar Terkait Penganiayaan Rohingya PBB: Ribuan Rohingya Tewas di Tangan Militer Myanmar

"Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui apakah polisi benar melakukan tindakan ilegal termasuk pelanggaran HAM selama melaksanakan operasi pengamanan di negara bagian Rakhine," bunyi pernyataan Kemendagri tersebut seperti dikutip Reuters, Senin (13/2).

Isu mengenai kekerasan terhadap Rohingya di Myanmar kembali mencuat setelah insiden penyerangan pos pengamanan di tiga wilayah perbatasan Myanmar oleh sejumlah kelompok bersenjata pada 9 Oktober lalu.

Pemerintah Myanmar menuding "teroris Rohingya" berada di balik serangan itu, meski belum ada bukti konkret.

Sejak insiden itu, militer Myanmar memperketat pengawasan dengan melakukan operasi di wilayah Rakhine, tempat kekerasan terhadap kaum Muslim khususnya Rohingya marak terjadi.

Alih-alih memburu para pelaku penyerangan, militer Myanmar diduga malah menyerang etnis Rohingya secara membabi-buta.

Meski kecaman dan desakan sudah cukup banyak menghujani pemerintah, Myanmar berkeras menampik segala tudingan diskriminasi dan penganiayaan terhadap 1,2 juta kaum Rohingya di Rakhine.

Pendirian pemerintah yang dipimpin oleh Penasihat Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi, belakangan goyah lantaran laporan PBB tersebut dan berjanji akan mulai menyelidiki dugaan pelanggaraan HAM yang dilakukan aparatnya selama ini.

Kemendagri, mengatakan sanksi akan diberlakukan bagi para personilnya yang kedapatan melanggar dan "gagal mengikuti petunjuk."

Sementara itu, kepolisian Myanmar menuturkan komite investigasi ini sengaja dibentuk untuk dapat memverifikasi dugaan pelanggaran HAM yang selama ini mengujani aparatnya.

"Laporan PBB memberikan banyak rincian yang menguatkan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi. Karena itu, komite investigasi ini dibentuk untuk menanggapi laporan dengan bukti," ungkap Kolonel Kepolisian, Myo Thu Soe.

"Laporan PBB yang menjabarkan pelanggaran HAM, termasuk pemerkosaan, adalah tuduhan yang sangat serius terhadap kepolisian Myanmar. Tapi,s eperti yang kita tahu, itu tidak terjadi," katanya menambahkan.