DK PBB mengecam peluncuran rudal itu dan mendorong negara anggotanya untuk bertindak lebih keras dalam menegakkan sanksi yang telah dijatuhkan kepada negara tersebut, meski tidak menunjukkan tanda-tanda akan melakukan langkah konkret.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Keberhasilan uji coba rudal jarak menengah ke atas 12 Februari lalu adalah bagian dari langkah pertahanan diri," ujarnya. "Dalam hal ini, delegasi kami menolak keras pernyataan terakhir Dewan Keamanan PBB dan semua resolusi terhadap negara kami."
Di New York, perwakilan AS untuk PBB setelah pertemuan Dewan Keamanan terkait masalah ini, menyatakan "ini sudah waktunya menganggap serius ancaman Korea Utara" dengan "tindakan."
Menurut Pentagon, pejabat militer Amerika, Jepang dan Korea Selatan juga berbincang melalui telekonferensi dan mengecam tindakan Korea Utara sebagai "pelanggaran terang-terangan" terhadap sejumlah resolusi PBB. Selain itu, AS menyatakan berkomitmen mendukung Korea Selatan dan Jepang.
Han mengatakan semenanjung Korea yang terbelah "tetap menjadi kawasan dengan ancaman terbesar di dunia dengan bahaya perang yang terus ada."
Uji coba rudal Korut mendapat kecaman dari tiga negara. (KCNA via REUTERS) |
"Sah-sah saja bagi sebuah negara berdaulat untuk mempunyai kekuatan untuk menghadapi ancaman lawan-lawan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah dan sistem sosialisnya," kata Han.
Selain itu, Han juga mengatakan Korea Utara sama-sama ingin mencapai tujuan umat manusia, tinggal di dunia yang bebas nuklir.
"Korea Utara mendukung upaya global untuk melucuti nuklir dan melengkapi pemusnahan senjata nuklir dan kami memegang tanggung jawab untuk berkontribusi dalam mencapai denuklirisasi global," ujarnya.
Perwakilan pelucutan senjata Jepang, Nobushige Takamizawa, dalam kesempatan yang sama mengutuk peluncuran rudal tersebut dan meminta Pyongyang untuk mengikuti resolusi Dewan Keamanan PBB, menghentikan "aksi provokatif" yang meruntuhkan perdamaian dan keamanan di kawasan.
Uji coba rudal Korut mendapat kecaman dari tiga negara. (KCNA via REUTERS)