"Semua pembunuhan yang telah kami [polisi] lakukan di Kota Davao, baik dengan mengubur mau pun membuang mereka ke laut, dibayar oleh Duterte," ujar Arturo Lascanas, pensiunan polisi wilayah Davao, seperti dikutip Reuters, Senin (20/2).
Ia kemudian menjabarkan, aparat biasanya dibayar 20 ribu-50 ribu peso, sesuai dengan target pelaku kriminalnya. Dalam situasi khusus, mereka bahkan bisa dibayar hingga 100 ribu peso.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut kelompok pemerhati HAM, setidaknya 1.400 pembunuhan mencurigakan terjadi di Davao sejak awal 1990-an.
Sementara itu, sekretaris bidang komunikasi Presiden Filipina, Martin Andanar, mengatakan bahwa klaim Lascanas ini merupakan drama politik berlarut-larut sebagai upaya pembunuhan karakter.
Menurutnya, komentar Lascasnas ini berbeda dengan pengakuan yang dibuatnya saat sidang dengar pendapat di Senat pada Oktober lalu atas dugaan kampanya anti-narkoba yang melanggar hukum.
Saat itu, Lascasnas dikabarkan membantah dibentuknya kelompok pembunuh bayaran di Kota Davao oleh Duterte.
Namun dalam sidang itu, seorang yang mengaku pernah menjadi salah satu algojo, Edgar Matobato, mengklaim pernah melihat Duterte menembak mati seorang pria dan memerintahkan polisi untuk membunuh tersangka kriminal.
Pasalnya, melalui kebijakannya ini, Duterte seakan memberikan impunitas bagi kepolisian untuk membunuh para penjahat narkoba.
Sejak kebijakan ini diberlakukan pada pertengahan 2016 silam, kampanye anti-narkobanya itu disebut telah memakan korban 7 ribu jiwa terduga kriminal.
Setidaknya 2 ribu terduga pengedar narkoba tewas di tangan polisi tanpa melalui proses hukum yang jelas.
Banyap pihak beranggapan, pembunuhan kriminal narkoba ini juga dimanfaatkan polisi korup untuk menutupi jejak kotor mereka yang sebenarnya juga terlebilat dalam kejahatan narkoba tersebut.