Tak Tegas Lawan China, Duterte Disebut Layak Dimakzulkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Seorang anggota parlemen Filipina menilai Presiden Rodrigo Duterte semakin layak dimakzulkan karena tidak tegas menghadapi aktivitas Beijing di Laut China Selatan.

Garu Alejano, legislator oposisi, menganggap Duterte selama ini tak melakukan apa-apa untuk melawan aktivitas China yang kian mengkhawatirkan di perairan sengketa itu. Sikap Duterte ini dianggap membuktikan bahwa dirinya itu tak berniat melindungi kedaulatan negara.

Pilihan Redaksi AS Ancam Hukum China Jika Terus Dukung Korut Siswa di Jepang Latihan Evakuasi Hadapi Rudal Korut Beijing Jamu ASEAN Bahas Kode Etik Laut China Selatan Beijing Rampungkan Hangar dan Radar di Laut China Selatan

Diberitakan Reuters, Kamis (29/3), Alejano menuturkan, Duterte tidak bisa bersikap sesuai putusan Pengadilan Tetap Arbitrase (PCA) pertengahan 2016 lalu, yang memenangkan tuntutan Filipina dan menggugurkan klaim teritorial China di perairan itu.

Alejano mengatakan, pernyataan Duterte yang mengaku tak bisa melakukan apa-apa untuk menghentikan aktivitas "ilegal" China di perairan LCS--seperti pembangunan pulau buatan di dekat zona ekonomi eksklusif Filipina--menunjukkan keengganannya membela hak-hak negara.

China mengklaim hampir seluruh wilayah perairan itu, termasuk Reed Bank, yang berjarak 148 kilometer dari Pulau Palawan, Filipina. Klaim China di perairan yang memiliki jalur perdagangan terpadat itu juga tumpang tindih dengan wilayah Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Taiwan.

Kritik ini muncul usai Duterte berupaya mendekatkan diri dengan China dan mendorong Beijing berinvestasi besar-besaran di Filipina.

Tuntutan Alejano menambah panjang daftar dugaan pelanggaran Duterte yang membuatnya dinilai semakin pantas dimakzulkan. Sejauh ini, Duterte dituding melakukan kejahatan serius, penyalahgunaan kekuasaan, dan pengkhianatan kepercayaan publik.

Salah satu yang mencuat adalah dugaan pelanggran HAM yang dilakukan Duterte melalui kampanye brutal anti-narkobanya.

Sejak dirinya menjabat sebagai Presiden pada pertengahan 2016 lalu, lebih dari 6.000 terduga kriminal narkoba dilaporkan tewas dalam operasi penggerebekan. Sebagian besar diantaranya tewas tanpa melalui proses hukum jelas.

Meski begitu, sejauh ini, tak satu pun dari sejumlah tuduhan tersebut diproses lebih lanjut.

Di sisi lain, Presiden Penasihat Hukum Salvador Panelo menuturkan, keluhan Alejano ini hanya sebatas propaganda tak berdasar dan bagian konspirasi para penentang Duterte yang berusaha menggulingkannya.