Tak Acuhkan Trump, Israel Bangun 15 Ribu Permukiman Yahudi

Jakarta, CNN Indonesia -- Gedung Putih menyatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan terus berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menyusul rencana pembangunan 15 ribu permukiman baru di Yerusalem Timur.

"Saya yakin kita akan terus berbicara dengan Perdana Menteri (Netanyahu) dan ... itu akan jadi hal yang terus didiskusikan oleh Presiden (Trump)," kata juru bicara, Sean Spicer pada Selasa (2/5), ketika ditanya apakah Israel tak acuh pada AS.

Trump, yang bersumpah akan mengupayakan perdamaian antara Israel dan Palestina, pada Februari lalu mengatakan kepada Netanyahu bahwa dirinya ingin Israel "sedikit menahan diri soal pembangunan permukiman."

Lihat juga: Dituding Serang Damaskus, Israel Enggan Komentar

Walau demikian, Kementerian Perumahan Israel belakangan menyatakan akan tetap membangun belasan ribu permukiman baru di sana.

Pengumuman resmi rencana pembangunan yang langsung dikecam oleh para petinggi negosiator Palestina ini mungkin akan diterbitkan bulan depan, berdekatan dengan jadwal Trump bertandang ke Israel.

Negara tersebut memandang seluru Yerusalem sebagai "ibu kota abadi yang tak tergantikan," tapi warga Palestina juga menginginkan ibu kotanya didirikan di sana. Sebagian besar negara-negara di dunia memandang status Yerusalem adalah masalah yang mesti diselesaikan melalui negosiasi.

Lihat juga: Israel Serang Kamp Pasukan Pendukung Assad di Suriah

Pembicaraan damai terakhir antara kedua negara berkonflik ini runtuh pada 2014 lalu.

Menteri Perumahan Yoav Galant mengatakan kepada Israel Radio, sebagaimana dikutip Reuters, bahwa kementeriannya sudah menyusun rencana itu selama dua tahun, dengan total pembangunan rumah yang diajukan mencapai 25 ribu unit.

"Kami akan membangun 10 ribu unit di Yerusalem dan 15 ribu di terusan perbatasan kota Yerusalem. Ini akan dilakukan," ujarnya mengungkapkan rencana pembangunan di wilayah yang direbut dalam perang Timur Tengah 1967 itu.

Lihat juga: Tahanan Warga Palestina Gelar Aksi Mogok

Saeb Erakat, kepala negosiator Palestina, menyatakan langkah Israel sebagai pelanggaran sistematis terhadap hukum internasional dan merupakan "sabotase yang disengaja" akan upaya untuk memulai kembali pembicaraan damai.

"Semua permukiman di wilayah yang diduduki di Palestina ilegal di bawah hukum internasional," ujarnya dalam pernyataan pers.

"Palestina akan terus mengandalkan badan-badan internasional untuk menahan Israel, kekuatan pendudukan, yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum."