RUU ini selanjutnya akan diajukan ke parlemen, di mana para legislator diperkirakan bakal meloloskan draf kebijakan ini paling lambat akhir Juni mendatang.
"Pemerintah berharap kelancaran dari jalannya proses perundang-undangan ini," Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga dalam sebuah konferensi pers, Jumat (19/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hingga kini belum ada rencana pasti pengunduran diri Kaisar Akihito. Sejumlah media melaporkan abdikasi kemungkinan terjadi sekitar akhir 2018 nanti, sekaligus menandakan 30 tahun Kekaisaran Akihito.
Sementara itu, pencabutan takhta tak mungkin dilakukan berdasarkan hukum yang sedang berjalan saat ini. Terakhir kali seorang kaisar Jepang mengundurkan diri terjadi pada tahun 1817.
Pengajuan undang-undang ini dianggap tak mengacu pada isu konstroversial mengenai perubahan sistem kerajaan yang belakangan mencuat.
Diberitakan Reuters, selama ini, sejumlah gagasan muncul dan mendorong perubahan sistem kerajaan agar memperbolehkan takhta diwariskan kepada perempuan.
Selain itu, beberapa pihak juga meminta perubahan aturan pernikahan dalam keluarga kerajaan.
Meski begitu, sejumlah partai politik sedang mendiskusikan resolusi terpisah atas kedua isu tersebut. Sebab, kedua isu itu dianggap bisa menjadi jalan keluar atas kekurangan ahli-ahli waris yang berasal dari keluarga kerajaan ataupun keluarga bangsawan.
Sejauh ini, hanya ada empat ahli waris dalam garis keluarga kekaisaran--dua anak laki-laki Akihito, adik laki-lakinya, dan cucu laki-laki Akihito yang berusia 10 tahun.
Sementara putera mahkota memiliki satu anak perempuan remaja bernama Aiko, yang tidak dapat mewarisi takhta.
(aal)