Trump Batalkan Sebagian Kesepakatan AS-Kuba di Era Obama

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkritik pemulihan hubungan AS dengan Kuba yang diinisiasi oleh pendahulunya, Barack Obama. Dalam pidatonya pada Jumat lalu di Miami, Trump juga membatalkan sebagian kesepakatan yang telah dicapai antara pemerintahan dua negara di era Obama.

“Saya membatalkan kesepakatan sebelah pihak pemerintahan sebelumnya dengan Kuba,” kaya Trump, seperti dikutip dari CNN, Sabtu (17/6).

Trump mengatakan bahwa Obama dan jajarannya tidak mempedulikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim Castro di Kuba. Ia berkata akan “mengekspos kejahatan yang dilakukan oleh rezim Castro.”

Lihat juga: AS-Kuba Kebut Tanda Tangani Kesepakatan sebelum Obama Lengser

“Mereka membuat kesepakatan dengan pemerintahan yang menyebar kekerasan dan instabilitas di kawasan dan mereka tidak mendapat apa pun, pikirkan, mereka tak dapat apa-apa, mereka berjuang untuk semuanya dan kita tak cukup berjuang, namun sekarang, itu sudah berakhir,” ujar Trump. “Kita sekarang yang memegang kartunya. Pemerintahan sebelumnya mempermudah larangan perjalanan dan perdagangan tidak membantu rakyat Kuba. Hanya memperkaya rezim Kuba.”

Hubungan diplomatik antara AS dan Kuba akan terus berlanjut, kedua negara juga tetap akan membuka kedutaan di Washington dan Havana.

Tidak ada juga larangan barang-barang yang bisa dibawa oleh warga AS dari Kuba, termasuk rum dan cerutu.

Lihat juga: Utang Pribadi Trump Mencapai Rp4 Triliun

Langkah baru Trump antara lain akan memperketat perjalanan wisata, serta melarang perdagangan dengan GAESA, sayap militer Kuba yang mengurusi bisnis dan perdagangan. Badan ini dikepalai oleh Jenderal Luis Alberto Rodriguez Lopez-Callejas, menantu Presiden Raul Castro.

“Kepada pemerintah Kuba, sudahi penganiayaan terhadap para pembangkang, bebaskan tahanan politik, setop memenjarakan orang yang tak bersalah, buka diri terhadap kebebasan politik dan ekonomi,” kata Trump.

Pemerintah Kuba di hari yang sama mengecam kebijakan baru Trump.

“Amerika Serikat tidak berhak untuk mengajari kami” soal HAM, ujar pemerintah Kuba dalam pernyataan, merujuk pada kasus kekerasan yang dilakukan oleh polisi AS, kematian akibat senjata api, serta perkiraan sebanyak 23 juta warga AS akan kehilangan asuransi kesehatan di bawah rencana kebijakan kesehatan AS di bawah Trump.