Erdogan 'Otoriter' Pascakudeta, Ratusan Ribu Warga Protes

Jakarta, CNN Indonesia -- Ratusan ribu orang turun ke jalan di Istanbul di puncak gerakan mars 25 hari yang berkembang menjadi protes terbesar terhadap tindakan tegas Erdogan menyusul kudeta gagal Juli tahun lalu.

Mengibarkan bendera turki dan spanduk merah-putih bertulisan "keadilan," mereka berkumpul untuk mendengarkan pidato pemimpin oposisi utama Turki, Kemal Kilicdaroglu, di akhir mars 425 kilometer dari Ankara, Minggu waktu setempat (9/7).

Kilicdaroglu, kepala Partai Rakyat Republik (CHP) yang berhaluan sekuler, berangkat deri ibu kota pada pertengaha Juni untuk memprotes pemenjaraan anggota partainya, Enis Berberoglu. Ia dipenjara selama 25 tahun atas tuduhan memata-matai.

Lihat juga: Pengakuan Jokowi Mengenai Kedekatannya Bersama Presiden Turki

Berberoglu adalah anggota legislatif CHP pertama yang dipenjara dalam upaya pembersihan menyusul kudeta gagal terhadap pemerintahan Erdogan. Sekitar 50 ribu orang telah ditangkap dan 150 ribu lainnya, termasuk guru, hakim dan tentara, telah dipecat, sejak peristiwa di pertengahan 2016 itu.

Kilicdaroglu mengatakan kepada Reuters bahwa gerakan mars tiga pekan ini membantu warga Turki "mengusir selimut rasa takut" sejak hukum darurat diberlakukan pascakudeta.

Berjalan sekitar 20 kilometer per hari, pria bertubuh ramping dan berkacamata itu menarik hanya sedikit pendukung di tahap awal gerakannya. Setelah lima hari dan 100 kilometer, hanya sekitar 1.000 orang yang berjalan kaki bersamanya.

Namun, angka pendukung gerakan itu membengkak di hari-hari terakhir dan gerakan jalan kaki itu menarik massa yang besar. Pria berusia 68 tahun itu masih mengikutinya menjalani rute tersebut sambil meneriakkan "Hak, Hukum, Keadilan."

Lihat juga: Anak Indonesia Ditangkap Bersama Terduga ISIS di Turki

Erdogan mengkritisi Kilicdaroglu ketika ia meluncurkan protes itu. Menurutnya, keadilan mesti dicapai lewat parlemen, bukan di jalan. Dia menyepertikan para demonstran dengan pihak yang berupaya melangsungkan kudeta dan mengancam mereka dengan tuntutan hukum.

Namun, aksi tersebut diizinkan untuk berlanjut di tengah hukum darurat yang berlaku. Sebanyak 15 ribu anggota kepolisian dikerahkan untuk mengawalnya, kata Gubernur Istanbul dalam laporan Anadolu yang dikutip Reuters.

Kelompok pemerhati HAM dan kritikus pemerintah, termasuk para anggota CHP, mengatakan Turki bergerak ke arah pemerintahan otoriter sejak upaya kudeta. Sementara itu, pemerintah mengatakan tindakan diperlukan melihat ancaman keamanan yang dihadapi.

(aal)