PM Irak Tak Akan Beri ISIS Amnesti

Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Haider al-Abadi menegaskan Irak tidak akan memaafkan teroris, apalagi memberikan amnesti.

"Kami tidak akan mengeluarkan pengampunan bagi para teroris yang kejam," kata Abadi dalam pembukaan pertemuan di kabinet menteri, Kamis (13/7).

Dia juga menegaskan tidak akan ada teroris yang lolos dari hukuman pemerintahnya.

Abadi menekankan kepada warganya untuk tidak terhasut wacana-wacana sektarian yang dapat memecah belah.

Lihat juga: Jejak Kerusakan yang Ditinggalkan ISIS di Mosul

Komentar itu dilontarkan Abadi setelah militernya dituding melanggar hukum internasional selama melakukan operasi pembebasan Mosul dari kelompok ISIS. Tudingan itu dilontarkan oleh beberapa organisasi pemerhati HAM tak lama setelah pemerintah menyatakan kemenangan di kota tersebut.

"Tentara adalah pembela HAM yang telah mengorbankan diri mereka untuk membebaskan umat manusia dan menyelamatkan warga sipil. Pemerintah mendukung usaha tentara membela HAM dan akan menentang setiap pelanggaran [HAM]," tutur Abadi.

Setelah menurunkan 10 ribu pasukan dan bertarung selama sembilan bulan melalui berbagai serangan darat dan udara, militer Irak berhasil mendepak ISIS dari Mosul pada akhir pekan lalu.

Meski begitu, operasi besar-besaran yang didukung koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat ini menewaskan dan melukai ribuan korban sipil.

Lihat juga: Tentara Irak Masih Bentrok dengan ISIS di Mosul

Sementara separuh dari populasi kota kedua terbesar di Irak itu terpaksa mengungsi dan kehilangan tempat tinggal.

Amnesty International meminta pembentukan komisi untuk menyelidiki kejahatan terhadap warga sipil yang dilakukan semua pihak dalam pertempuran merebut Mosul dari militan ISIS.

Organisasi HAM berbasis di Inggris itu menganggap operasi yang dilakukan pasukan Irak dan koalisi AS di Mosul selama ini melanggar hukum internasional dan bisa mengarah pada kejahatan perang.

"Pemerintah Irak dan koalisi AS harus segera dengan terbuka mengakui besar dan seriusnya dampak serta korban sipil selama melakukan operasi pembebasan Mosul," tutur Lynn Malouf, direktur riset kantor regional Beirut Amnesty Internasional.

Lihat juga: Baghdadi, Pemimpin ISIS yang Menolak Mati

Komisaris Tinggi Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Zeid Ra'ad Al Hussein juga menduga sejumlah pelanggaran HAM dilakukan pasukan Irak dan individu lainnya yang merasa dendam kepada para militan ISIS serta orang-orang yang diduga mendukung kelompok teroris itu di Mosul.

Menanggapi ini, Abadi meminta organisasi tersebut memeriksa dan memverifikasi kejelasan sumber dari laporan mereka.

Dia menilai, para pemerhati HAM ini untuk melihat pula kejahatan dan kekejaman yang selama ini dilakukan ISIS terhadap warganya di Mosul.

"Mereka [organisasi HAM] juga perlu melihat kegembiraan warga Mosul dan sambutan hangat mereka kepada para tentara Irak yang berani. Mereka juga perlu merenungkan tindakan ISIS ketika membantai orang-orang di Mosul dan menghancurkan segalanya dengan cara mereka," kata Abadi.

Lihat juga: ISIS Tumbang, AS dan Koalisi Pertahankan Pasukan di Irak

"Arah masa depan pemerintah harus difokuskan pada sektor ekonomi, pembangunan dan pendidikan yang menjadi dasar kebangkitan bangsa untuk memerangi korupsi yang telah menggerogoti negara dan masyarakat. Kita semua juga perlu menghormati hukum di atas segalanya," ucapnya menambahkan seperti dikutip Al Arabiya.