Serang Eropa, Erdogan Ancam Berlakukan Hukuman Mati

Jakarta, CNN Indonesia -- Memperkeras ancamannya terhadap Uni Eropa, Presiden Recep Tayyip Erdogan menyatakan Turki tidak bisa terus-menerus mengikuti kemauan blok tersebut dan bersumpah akan memberlakukan kembali hukuman mati jika disepakati parlemen.

Dalam upacara pembukaan acara penghormatan bagi sekitar 250 orang yang tewas dalam upaya kudeta gagal tahun lalu, Minggu waktu setempat (16/7), Erdogan menuding Brussels "bermain-main" dengan upaya Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa yang sudah berlangsung selama beberapa dekade.

Pidato di Minggu pagi itu menutup rangkaian maraton penampilan publik Erdogan semalam suntuk di ibu kota dan Istanbul untuk memeringati penggagalan kudeta militer mematikan tersebut.

Lihat juga: Disebut Otoriter, Turki Tetap Lanjut Razia Pendukung Kudeta

"Sikap Uni Eropa jelas terlihat ... 54 tahun telah berlalu dan mereka masih bermain-main dengan kita," ujarnya. Ia juga menggarisbawahi kegagalan Brussels dalam menepati segala janji terkait kesepakatan visa untuk membantu migran dari Suriah.

"Kita akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan cara sendiri. Tidak ada pilihan lain."

Hubungan Turki dengan negara-negara Barat merenggang ketika sejumlah pemerintah Eropa khawatir akan serangkaian penangkapan dan tindak tegas yang menyusul upaya kudeta tersebut. Sekitar 150 ribu orang telah dipecat atau dihentikan sementara dari pekerjaannya dan lebih dari 50 ribu orang ditangkap karena diduga terkait ulama Fethulah Gulen, orang yang dituding Ankara sebagai dalang penggulingan pemerintahan. 

Lihat juga: Setahun Kudeta, Turki Pertanyakan Ekstradisi Gulen dari AS

Erdogan juga mengatakan dirinya "tanpa ragu" akan menyetujui penerapan hukuman mati jika parlemen memutuskan untuk memberlakukannya kembali. Langkah itu secara efektif akan mematikan upaya Turki bergabung dengan Uni Eropa yang melarang hukum tersebut.

Erdogan, politisi paling populer sekaligus paling kontroversial di sejarah Turki baru-baru ini, melihat dirinya sendiri sebagai pembebas jutaan orang yang kehilangan hak dan kesejahteraan karena para elite sekuler.

Kudeta tahun lalu kemungkinan besar mengakhiri turut campur militer dalam dunia politik Turki. Namun, upaya pembersihan yang dilakukan pemerintah setelahnya mempertajam perpecahan antara pendukung Erdogan dan warga Turki yang lebih condong ke Barat dan mengharapkan hubungan lebih dekat dengan Eropa.

(aal)