Sahkan UU Pendidikan Gratis, Duterte Dianggap Bukan Panutan

Jakarta, CNN Indonesia -- Meski sudah mengesahkan undang-undang yang mengatur pendidikan gratis bagi mahasiswa di universitas negeri di Filipina, Presiden Rodrigo Duterte tetap dianggap oposisi tidak dapat dijadikan panutan oleh anak muda.

"Langkah Duterte tetap tidak dapat membuatnya menjadi panutan bagi anak muda. Semuanya tak lantas membuatnya termaafkan dari mempromosikan budaya kekerasan, pembunuhan massal, dan kebencian terhadap perempuan," ujar legislator dari Partai Akbayan, Tom Villarin, kepada Inquirer.

Di tahun pertamanya menjabat, Duterte memang dikecam karena terlalu fokus pada perang anti-narkoba yang merenggut ribuan jiwa tanpa kejelasan dalam proses peradilan.

Pada peringatan satu tahun kepemimpinannya bulan lalu, ratusan orang turun ke jalan karena Duterte dianggap melupakan janjinya saat kampanye untuk memberikan pendidikan gratis bagi warganya.

Lihat juga: Jelang Laporan Tahunan Duterte, Demonstran Turun ke Jalan

Sebagaimana dilansir Reuters, UU pendidikan gratis ini baru disahkan pada Jumat (4/8), mengabaikan anjuran dari penasihat ekonominya yang meminta Duterte tidak terburu-buru mengambil keputusan tersebut.

Penasihat ekonomi Duterte mengatakan, pemerintah tidak akan dapat menggelontorkan dana untuk memberikan pendidikan gratis yang diperkirakan bisa mencapai 100 miliar peso dalam setahun.

Para penasihat ekonomi itu juga mengatakan, memberikan pendidikan gratis bagi mahasiswa di perguruan tinggi tidak akan menguntungkan warga miskin. Pasalnya, hanya 12 persen mahasiswa yang berasal dari keluarga berpendapatan rendah.

Sementara itu, Duterte masih harus memikirkan pemenuhan anggaran infrastruktur hingga US$180 miliar pada akhir masa jabatannya pada 2022. Untuk memenuhi target tersebut, pemerintah sudah meminta legislator untuk meloloskan rancangan anggaran terbaru.

Program ekonomi Duterte sendiri berfokus pada pengeluaran infrastruktur dan efisiensi fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan hingga 8 persen pada 2022.