Menlu ASEAN Desak Korut Patuhi Resolusi PBB

Lesthia Kertopati , CNN Indonesia | Senin, 07/08/2017 03:02 WIB
Menlu ASEAN Desak Korut Patuhi Resolusi PBB Menlu ASEAN mendesak rezim Kim Jong-un mematuhi resolusi PBB terkait dengan keamanan di kawasan. (KCNA/via REUTERS)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri negara-negara di Asia Tenggara mendesak agar Korea Utara mematuhi resolusi PBB guna menjaga kestabilan dan keamanan di Semenanjung Korea.

Desakan itu dituangkan dalam pernyataan resmi di pertemuan tingkat tinggi KTM ASEAN di Manila, Filipina.

“Kami, Menteri Luar Negeri ASEAN menekankan kekhawatiran kami atas ketegangan yang terus meningkat di Semenanjung Korea, termasuk uji rudal balistik ICBM terbaru yang dilakukan Republik Demokratik Korea Utara (DPRK) pada tanggal 4 dan 28 Juli 2017, serta uji rudal balistik lainnya juga dua tes nuklir pada 2016,” demikian bunyi pernyataan Menlu ASEAN yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (6/8).

Para Menlu menekankan bahwa aktivitas militer rezim Kim Jong-un itu  mengancam perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan juga dunia.


“Atas dasar itu, kami mendesak DPRK segera mematuhi kewajiban mereka sesuai dengan resolusi PBB.”

Di sisi lain, diplomat tertinggi dari 10 negara Asia Tenggara itu juga menyatakan dukungan mereka terhadap denuklirisasi di Semenanjung Korea.

“Kami menekankan dukungan untuk denuklirisasi Korea yang dilakukan secara damai, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah lagi, juga menyerukan pengendalian diri dan menggarisbawahi pentingnya menciptakan kondisi yang kondusif bagi dialog untuk mengurangi ketegangan,” tambah para menlu.

Selain itu, mereka juga menyatakan akan mendukung inisiatif perbaikan hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan, demi terciptanya perdamaian di Semenanjung Korea.

“ASEAN siap memainkan peran konstruktif dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea,” tulis mereka. 

Di sisi lain, PBB kembali menjatuhkan sanksi atas Korea Utara berkaitan dengan rudal balistik antarbenua yang mereka luncurkan pada 4 dan 28 Juli lalu. Dalam sanksi ke-tujuh itu, PBB memangkas ekspor Korut hingga US$1 milyar atau sepertiga dari nilai ekspor tahunan rezim Kim Jong-un. Diharapkan sanksi tersebut bisa membendung ambisi rudal dan nuklir Pyongyang, kendati enam sanksi sebelumnya tidak bertaji membungkam aktivitas militer negara paling terisolasi di dunia itu.