Bungkam Kritik Jelang Pemilu, PM Kamboja Tutup NGO Asal AS

Jakarta, CNN Indonesia -- Kamboja menutup sebuah organisasi internasional non pemerintah (non-government organization, NGO) asal Amerika Serikat dan memerintahkan seluruh staf asing lembaga itu untuk meninggalkan negaranya.

Langkah ini menjadi aksi terbaru Perdana Menteri Hun Sen dalam menghadapi sejumlah pengkritiknya menjelang pemilihan umum tahun depan.

Melalui pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri menyatakan pegawai asing National Democratic Institute (NDI) diberi waktu tujuh hari untuk keluar dari Kamboja karena diduga tidak mendaftar atau membayar pajak kepada negara.

"Pihak berwenang siap mengambil tindakan yang sama terhadap asosiasi asing atau organisasi non-pemerintah yang tidak mematuhi undang-undang Kamboja," bunyi pernyataan yang dilaporkan pada Rabu (23/8).

NDI merupakan NGO pendorong demokrasi dunia yang telah beroperasi di Kamboja sejak 1992 lalu.

Dalam beberapa pekan terakhir, media pro-pemerintah menuduh NDI membantu partai oposisi untuk menggulingkan pemerintahan Hun Sen.

NGO yang Diketuai eks Menlu AS Madeleine Albright itu belum menanggapi keputusan pemerintah ini.

Penutupan NDI dilakukan sehari setelah Hun Sen mengancam akan menutup surat kabar Harian Kamboja yang dianggap sebagai "pencuri" karena belum membayar pajak negara sebesar US$6,3 juta.

Lihat juga: Aktivis Pro-demokrasi Hong Kong Ditangkap di Bangkok

Harian Kamboja yang didirikan oleh warga AS ini merupakan satu dari sedikit media kritis yang tersisa di negara itu.

Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah organisasi yang didanai pihak asing seperti NDI telah mendapat ultimatum pemerintah untuk membayar pajak dan mematuhi aturan yang ada.

Radio Free Asia dan Voice of America (VOA) pun tak lepas dari sasaran hukum oleh pemerintah Kamboja.

Meski begitu, seluruh organisasi tersebut berkeras menampik telah melakukan pelanggaran, menganggap mereka hanya menjadi target kerena berita independen yang tak jarang mengkritik kinerja pemerintah.

Lihat juga: Komunitas Internasional Minta China Bebaskan Istri Liu Xiaobo

Sejumlah pengamat pun menilai kasus legal ini murni permainan politik Hun Sen untuk memojokkan lawannya menjelang pemilu.

"Seperti Harian Kamboja, yang memiliki sejarah tentang laporan mereka yang membuat marah pemerintah, banyak orang yang percaya bahwa pajak dimanfaatkan untuk menargetkan para pengkritik pemerintah sebelum pemilu," bunyi pernyataan Organisasi Pers Luar Negeri Kamboja seperti dilansir AFP.

Warga Kamboja dilaporkan akan segera menggelar pemilu kurang dari setahun lagi. Hun Sen sendiri sudah berkuasa selama tiga periode kepemimpinan di negara Asia Tenggara itu.

Menurut pendukung Hun Sen, salah satu pemimpin negara terlama itu berhasil mendorong pertumbuhan serta stabilitas Kamboja yang dahulu merupakan negara miskin dan sempat dilanda perang selama puluhan tahun.

Lihat juga: Malaysia Sebut Gerakan Bersih Disetir Pihak Oposisi

Namun, sejumlah kritikus pemerintah mengatakan meski pertumbuhan tercapai, tingkat korupsi, ketidaksetaraan, dan pelanggaran HAM juga berkembang di bawah kepemimpinan Hun Sen.

Sejauh ini, sekitar 5.000 NGO dilaporkan berbasis di Kamboja.

Pada 2015 lalu, Pemerintahan Hun Sen mengeluarkan undang-undang yang memperketat pergerakan NGO di negara itu yang tak luput memicu sejumlah protes dari kalangan aktivis.