Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Peru memutuskan untuk mengusir duta besar Korea Utara karena pemerintahan Kim Jong-un kembali menguji coba nuklir untuk keenam kalinya, pekan lalu, dan berkali-kali meluncurkan peluru kendali dalam beberapa waktu belakangan ini.
Keputusan itu diambil setelah Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence mendesak negara-negara Amerika Latin, termasuk Brazil dan Chili, untuk memutus hubungan diplomatik dengan rezim Kim Jong-un. Sebelumnya, Meksiko telah lebih dulu mengambil langkah serupa.
Dilansir
AFP, Selasa (12/9), Kementerian Luar Negeri Peru mengumumkan Dubes Kim Hak-Chol dinyatakan sebagai "persona non grata" dan diminta untuk meninggalkan Peru dalam waktu lima hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Keputusan ini diambil mengingat pelanggaran yang dilakukan Korut secara berulang dan jelas terhadap resolusi DK PBB. [Uji coba rudal dan nuklir Korut] merupakan ancaman serius yang tidak dapat diterima bagi keamanan dan perdamaian internasional serta stabilitas di Asia Timur."
Peru meminta Korut untuk menaati, menghormati hukum internasional dan menghentikan seluruh program senjata nuklirnya. Pada Maret lalu, Lima juga meminta Pyongyang mengurangi jumlah diplomatnya.
Di Asia Tenggara, langkah keras juga dilakukan Filipina baru-baru ini. Pemerintahan Rodrigo Duterte menangguhkan hubungan dagang dengan Korut sebagai respons atas uji coba nuklir tersebut.
"Kami dapat mengatakan bahwa Filipina telah menangguhkan hubungan perdangan dengan Korea Utara," ucap Menteri Luar Negeri Alan Peter Cayetano kepada wartawan beberapa waktu lalu di Manila.
"Kami akan sepenuhnya mematuhi resolusi DK PBB termasuk penjatuhan sanksi ekonomi [kepada Korut]," katanya menambahkan.
Manila merupakan mitra dagang terbesar kelima bagi Pyongyang dengan nilai perdagangan kedua negara mencapai US$28,8 juta atau setara dengan Rp380 miliar dalam periode Januari-Juni 2017.
Korut juga mengimpor sejumlah produk Filipina senilai US$28 juta pada 2016 lalu, meningkat 80 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, nilai impor Manila dari Pyongyang melonjak 170 persen menjadi US$16,1 juta.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan dan Industri Filipina (DTI), ekspor utama ke Korut adalah komputer, papan sirkuit, pisang, dan pakaian wanita.
Hari ini, DK PBB secara bulat mengadopsi resolusi sanksi baru bagi Korut yang menyasar sektor ekonomi yakni pembatasan impor minyak Korut, larangan ekspor tekstil, dan pengakhiran kontrak pekerjanya di luar negeri.
PBB juga meminta negara lain menghentikan kerja sama dan membatasi hubungan dengan Korut dan mendorong penjatuhan sanksi untuk sejumlah entitas dari pemerintahan Korut lainnya.
(aal)