RI Serahkan Instrumen Ratifikasi Konvensi soal Merkuri ke PBB

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menyerahkan instrumen ratifikasi Konvensi Minamata mengenai Merkuri kepada Penasihat Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Miguel de Serpa Soares, pada Jumat (22/9).

"Penyerahan instrumen ratifikasi ini menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah RI untuk melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran logam merkuri sekaligus penegasan komitmen pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030," ujar Retno setelah prosesi penyerahan di markas PBB di New York, Amerika Serikat.

Pemerintah RI meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 2017, kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 209 Tahun 2017.

"Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut, praktik peredaran dan pemanfaatan merkuri di seluruh wilayah Indonesia kini terikat oleh aturan-aturan dalam Konvensi," demikian bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri RI dalam siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (23/9).

Lihat juga: Indonesia Pasar Baru Merkuri Ilegal

Kemlu RI menyatakan, konvensi ini sangat penting, mengingat merkuri masih banyak digunakan oleh masyarakt di sektor pertambangan, khususnya emas skala kecil, juga industri dah kesehatan.

Program Lingkungan PBB (UNEP) sendiri menggolongan merkuri sebagai "ancaman global terhadap kesehatan manusia dan lingkungan."

"Dengan meratifikasi Konvensi, Pemerintah akan lebih ketat mengatur peredaran dan pemanfaatan merkuri oleh masyarakat," tulis Kemlu RI.

Lihat juga: Merkuri Ilegal Meningkat Ribuan Ton, Diduga Libatkan Mafia

Selain itu, ratifikasi ini juga dianggap dapat membuka peluang kerja sama internasional dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya merkuri, selain memudahkan akses teknoligi pengganti yang ramah kesehatan dan lingkungan.

RI merupakan salah satu dari 92 negara awal yang menandatangani Konvensi Minamata di Kumamoto, Jepang, pada 10 Oktober lalu.

Kini, konvensi ini sudah diteken oleh 128 negara dan mulai berlaku sejak 16 Agustus, 90 hari setelah instrumen ratifikasi negara ke-50, yaitu Romania, diterima pada 16 Mei 2017. (has)