Senator AS Desak RI Bentuk Komisi Rekonsiliasi Tragedi PKI

Hanna Azarya Samosir, CNN Indonesia | Kamis, 19/10/2017 15:33 WIB
Senator AS Desak RI Bentuk Komisi Rekonsiliasi Tragedi PKI Senator AS, Tom Udall, kembali mendesak Indonesia untuk membentuk komisi rekonsiliasi terkait pembunuhan massal anggota PKI. (Mark Wilson/Getty Images North America/AFP)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komite Hubungan Internasional Senat Amerika Serikat, Tom Udall, kembali mendesak Indonesia untuk membentuk komisi rekonsiliasi terkait pembunuhan massal anggota PKI, Selasa (17/10), setelah dokumen rahasia yang menunjukkan dukungan negaranya terhadap tragedi itu diungkap.

"Udall mengajukan resolusi kepada Senat yang mendesak pemerintah Indonesia membentuk komisi rekonsiliasi dan fakta untuk membahas pembunuhan tragis ini, dan mendesak pemerintah AS membentuk kelompok kerja terintegrasi dan merilis dokumen rahasia yang relevan," demikian pernyataan Udall dalam situs resminya.

Resolusi itu sebenarnya sudah diajukan oleh Udall pada 1 Oktober lalu, bertepatan dengan peringatan pembunuhan enam jenderal tentara Indonesia pada 1965 silam yang memicu pembantaian sekitar 1 juta warga selama setahun kemudian.



Dalam resolusi itu, Udall menyebutkan bahwa keenam jenderal itu sebenarnya dibunuh oleh militer Indonesia, tapi PKI dituding menjadi dalang di balik pembantaian tersebut.

"Hal ini diyakini merupakan cara pemerintah Indonesia di bawah Soeharto untuk membenarkan pembunuhan massal siapa pun yang diduga berkaitan dengan PKI atas dasar kudeta. Ribuan intelektual, guru, anggota serikat, anggota pergerakan perempuan, dan warga sipil lain dianiaya dan dibunuh karena itu," tulis Udall.

Udall kembali menggaungkan desakan tersebut setelah 39 dokumen dengan total 30 ribu halaman tentang operasi AD dan PKI itu dipublikasikan oleh lembaga non-profit National Security Archive (NSA), lembaga National Declassification Center (NDC), dan lembaga negara National Archives and Records Administration (NARA), dalam situs nsarchive.gwu.edu, 17 Oktober.

"Deklasifikasi dokumen-dokumen ini merupakan langkah penting untuk mengungkap jilid mengerikan dan gelap di abad 20. Pembantaian 1 juta orang Indonesia pada 1965 dan 1966, lima puluh tahun lalu, adalah kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Udall.


Rangkaian dokumen yang berbentuk catatan harian dari tahun 1964-1968 itu tak hanya menjabarkan upaya AD untuk menyingkirkan Sukarno dan menghancurkan gerakan kiri di Indonesia, eskekusi pemimpin PKI, tapi juga keterlibatan pejabat Amerika dalam mendukung upaya itu.

Disebutkan, upaya penjatuhan Sukarno itu tak lepas dari pendekatan AD kepada sejumlah kedutaan besar negara-negara Barat. Hal itu dilakukan untuk melihat kemungkinan kesuksesan gerakan tersebut.

Menanggapi hal ini, Udall menulis, "Dokumen ini memperlihatkan dukungan Amerika Serikat pada pemerintah Indonesia selama periode yang sama ketika kejahatan keji ini terjadi."


Udall pun meminta pemaparan jelas kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat terkait perilisan dokumen yang mengindikasikan besarnya peran AS dalam tragedi ini.

"Hari ini memang ada perkembangan. Namun di Indonesia, banyak orang di balik pembunuhan ini masih hidup bebas, sementara korban dan keturunannya terus dimarjinalkan dan tak dianggap," tutur Udall.

Menurut Udall, ketidakadilan ini menjegal langkah Indonesia untuk mencapai rekonsiliasi dan potensi demokrasi. Udall mengatakan, AS harus mendorong proses demokrasi dari sekutu vital mereka dengan menentang peran Washington sendiri terhadap kejahatan itu.

"Hanya dengan mengungkap kebenaran mengenai sejarah kita sendiri, Amerika Serikat dapat berbicara dengan lantang untuk membela hak asasi manusia di masa depan," kata Udall.