Pencabutan otonomi ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan Pasal 155 dari Konstitusi Spanyol. Regulasi ini memberikan kewenangan pada perdana menteri Spanyol untuk mencabut otonomi dan mengambil alih Catalonia.
"Pemerintah Spanyol akan menjalankan prosedur dalam Pasal 155 Konstitusi untuk mencabut legalitas pemerintahan Catalonia," bunyi pernyataan pemerintah Spanyol, sebagaimana dikutip AFP, Kamis (19/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan itu disampaikan menjelang tenggat waktu klarifikasi kemerdekaan yang jatuh tempo pada Kamis pukul 10.00 waktu setempat.
Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, mendesak Catalonia untuk memberikan klarifikasi ini karena sebelumnya, Puigdemont mengambil langkah yang membingungkan.
Lihat juga:Spanyol Ancam Cabut Otonomi Catalonia |
Rajoy pun meminta Puigdemont untuk memberikan klarifikasi paling lambat sampai Senin (16/10) pukul 10.00 waktu setempat.
Jika Puigdemont menjawab "tidak," berarti Catalonia tidak medeklarasikan kemerdakaannya. Namun jika "ya," berarti Catalonia sudah mendeklarasikan pemisahan diri dari Spanyol.
Rajoy memberikan Puigdemont waktu tambahan hingga Kamis untuk berubah pikiran jika jawabannya memang "ya."
[Gambas:Video CNN]
Hingga jatuh tempo, Puigdemont tetap teguh pada pendiriannya, memancing pemerintah pusat untuk menerapkan Pasal 155.
Bagi Spanyol, kehilangan Catalonia akan memberikan dampak besar. Daerah yang memiliki bahasa dan budaya berbeda ini memegang seperlima kekuatan ekonomi negara dan menguasai lebih dari seperempat komoditas ekspor.
Meski demikian, sejumlah perusahaan diperkirakan masih mempercayakan bisnisnya di bawah Spanyol. Hal ini terbukti ketika Catalonia menggelar referendum, sejumlah perusahaan memindahkan markasnya dari Catalonia ke wilayah Spanyol lain. (has)