Ple Priatna
Diplomat senior Kementerian Luar Negeri Indonesia. Pernah bertugas di Beijing, Wellington, Brussels, dan Melbourne. Mantan jurnalis yang merupakan lulusan Universitas Indonesia dan Universitas Monash (Australia).

Insiden Jenderal Gatot dan Paranoia ala Trump

Ple Priatna, CNN Indonesia | Sabtu, 28/10/2017 10:55 WIB
Insiden Jenderal Gatot dan Paranoia ala Trump Insiden ditolaknya Panglima TNI Gatot Nurmantyo ke AS pada 21 Oktober lalu masih berujung ketidakjelasan, namun perlu kah RI menuntut jawaban rinci? (Antara/Saptono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Insiden ditolaknya Panglima TNI Gatot Nurmantyo pada 21 Oktober lalu, bagi sebagian pihak mungkin menyisakan ketidakjelasan.

Dubes AS untuk Jakarta, termasuk pihak Kedutaan Besar AS di Jakarta sudah menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa tersebut. Menteri Pertahanan AS James Mattis secara khusus menemui Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Filipina untuk menyampaikan permintaan maaf.

Kementerian Luar Negeri AS melalui pernyataannya pun langsung menutup kemelut, menyatakan kasusnya telah selesai dan menunjuk otoritas dinas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS sebagai biang keladinya.


Lantas, perlukah Pemerintah RI terjebak dalam situasi tanpa hasil, mengharapkan jawaban yang rinci dan memuaskan dari otoritas keamanan dinas perlindungan perbatasan AS ini?

Jangan Alihkan Beban

Hanya sesaat setelah berita dilarangnya Panglima TNI mendarat di AS menjadi viral, Dirjen Amerika Eropa Kementerian Luar Negeri, Mohamad Anshori, memastikan bahwa izin untuk Panglima TNI memasuki AS sudah diberikan.

Hanya kurang dari dua jam, seolah membalikkan tangan, informasi tentang persetujuan izin, itu pun terkirim ke Jakarta.

Bukan main, labirin prosedur birokrasi di tangan otoritas keamanan AS, yang melahirkan larangan masuk bagi Panglima TNI ini -- tidak hanya hampir memicu krisis diplomatik--tapi lebih dari itu memantik kemelut di Indonesia.

Sederet spekulasi atas tindakan AS itu, hampir menggoyang kohesivitas politik di Tanah Air.

Kementerian Luar Negeri AS, melalui pernyataannya sudah menutup kasusnya, sebagai kesalahan administrasi dan tidak menyebut adanya faktor lain sebagai penyebabnya. Titik.

Kementerian Luar Negeri AS tidak ingin terjebak untuk turut membangun spekulasi dan menghentikan kasusnya, karena notabene larangan bagi Panglima TNI memasuki AS sudah tidak ada lagi.

Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia tidak perlu turut membiarkan spekulasi berkembang, dengan terus menunggu dan mendesak Kementerian Luar Negeri AS untuk bisa memberikan penjelasan yang lebih dari itu.

Ini macam memindahkan beban dan memberikan pekerjaan rumah yang tidak perlu lagi ke KBRI Washington dan Kementerian Luar Negeri RI, sementara kantor Menlu AS Rex Tillerson tidak mengubrisnya lagi. AS pun relatif tenang-tenang saja menutup kasusnya dan membiarkan kejadiannya berlalu dimakan waktu.

Jadi, Indonesia sudah saatnya bisa menerima jawaban dari AS bahwa kesalahan administrasi adalah penyebab kasus yang terjadi. Tidak ada alasan politis. Tidak lebih dan tidak kurang serta tidak perlu mengorek adanya penjelasan lain, hanya untuk memuaskan publik yang mengharapkan adanya spekulasi.

Kementerian Luar Negeri RI pun, pada gilirannya, tidak perlu menambah pekerjaan rumah yang sia-sia.

Paranoia ala Trump

Pemerintah Trump yang menerapkan keputusan ketat, bagi lalu lintas orang keluar masuk AS memang berakibat bagi orang yang ingin berangkat ke AS.

Persepsi yang keliru membuat berbagai ketegangan di sana sini. Para petugas otoritas keamanan dan imigrasi di lapangan, secara psikologis dibebani tanggungj awab berat yang kadang melampaui kewenangannya.

Paranoid Government Disorder (PGD), penyakit mental takut salah, serba curiga dan tidak percaya ini, merambah dan menyebar ke tingkat petugas yang paling bawah.

Pemerintahan Trump keliru melihat ancaman yang sesungguhnya terjadi di Amerika Serikat. Coba kita tengok data yang dipublikasi berbagai media.

Warga AS yang tewas akibat tersambar petir 31 orang, tertabrak bis 264, jatuh dari tempat tidur 737 dan ditembak warga AS sendiri sebanyak 11,737 orang. Jatuh dari tempat tidur, tertabrak bis dan tersambar petir, jauh lebih nyata dan berbahaya dari pada ancaman lain.

Dari peristiwa penembakan (yang dilakukan warga AS sendiri) pada 2017, dari 1.088 tembakan yang dilepas, tercatat 299 orang tewas dan 789 luka berat.

Business Insider mengungkap bahwa sesungguhnya ancaman teroris yang berasal dari para imigran dan penduduk gelap di AS pun, probabilitasnya sangat kecil.

Persentasi kematian akibat serangan teroris yang berasal dari para imigran hanya 1 banding 138.324.872 kemungkinan. Dari para pengungsi pencari suaka hanya 1 dari 46.192.893 kemungkinan. Sementara satu dari setiap 7 orang penduduk AS terancam kematian, akibat serangan jantung dan kanker.

Laporan Chapman University bahkan menegaskan bahwa sepanjang sepuluh tahun terakhir (2005-2015) tercatat hanya sebanyak 71 warga AS tewas korban dari apa yang disebut serangan terorisme

Tetapi sebanyak 301.797 warga AS dipastikan tewas, justru akibat penembakan brutal oleh warga AS sendiri.

AS tidak perduli, atas nama keamanan nasional, tidak hanya pencari suaka, tetapi pelancong sekalipun menjadi kambing hitam, yang dipersulit memasuki AS.

Pada gilirannya, AS dengan mentalitas terkepung ancaman itu, menganggap apa pun yang berasal dari luar seolah menjadi akar penyebabnya. Padahal penyakit sesungguhnya berada di dalam negeri AS sendiri. (asa)
LEBIH BANYAK DARI KOLUMNIS