Suu Kyi Kunjungi Lokasi Konflik di Rakhine

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemimpin de facto Myanmar, Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Kamis ini (2/11) dilaporkan telah tiba di bagian utara Rakhine, lokasi kekerasan yang selama ini menimpa etnis minoritas Rohingya.

“Penasihan Negara sekarang berada di Sittwe [ibu kota Rakhine] dan akan pergi ke Maungdaw dan Buthiduang juga. Ini akan menjadi perjalanan seharian,” tutur juru bicara pemerintah, Zaw Htay, kepada AFP.

Media tidak diberi tahu mengenai rencana lawatan Suu Kyi ke Rakhine hari ini. Ini merupakan kunjungan pertama Suu Kyi sejak bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer terjadi pada 25 Agustus lalu.

Bentokan itu memicu eksodus masyarakat Rohingya melintasi perbatasan, terutama ke Bangladesh. Meski begitu, masih ada ribuan warga etnis minoritas Muslim yang memutuskan untuk menetap di bawah sikap represif aparat keamanan dan warga lokal.

Belum jelas apakah Suu Kyi akan mengunjungi mereka atau sejumlah desa Rohingya yang dilaporkan sengaja dibakar pihak militer dan warga lokal di sana.

Lihat juga: Trudeau Kirim Utusan Khusus untuk Tekan Myanmar soal Rohingya

Hingga kini, lebih dari 600 ribu orang Rohingya dilaporkan berada di Bangladesh untuk menghindari penyiksaan, pemerkosaan, pembakaran dan pembunuhan di Rakhine.

Sejak krisis kembali memburuk, dunia terus melontarkan kecaman terhadap Myanmar, terutama Suu Kyi, yang dianggap gagal melindungi warga negaranya sendiri.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menuding militer Myanmar melakukan upaya pembersihan etnis Rohingya, sementara pihak lainnya menganggap peristiwa yang diperkirakan telah menewaskan 1.000 orang itu sudah harus dianggap sebagai genosida.

Karena tekanan tersebut, belakangan Myanmar berjanji akan memulangkan ratusan ribu pengungsi Rohingya dari Bangladesh, meski hanya akan merepatriasi pengungsi Rohingya yang lolos proses verifikasi.

Lihat juga: China Sebut Intervensi Dunia Gagal Selesaikan Krisis Rohingya

Walau telah membuka akses kemanusiaan ke Myanmar, Naypyidaw tak kunjung memberikan akses masuk bagi tim pencari fakta PBB guna meverifikasi dugaan pelanggaran HAM di sana dengan alasan masalah Rakhine merupakan isu internal negara.

(aal)