Bertemu di KTT ASEAN, PM Jepang Minta Jokowi Tekan Korut
Riva Dessthania Suastha | CNN Indonesia
Senin, 13 Nov 2017 18:58 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe meminta Indonesia lebih menekan Korea Utara (Korut) untuk menghentikan ambisi pengembangan nuklir dan rudalnya yang dinilai semakin mengancam keamanan kawasan.
Hal itu diutarakan Abe kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bilateral di sela Konferensi Tingkat Tinggi Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (KTT ASEAN) ke-31 di Manila, Filipina, Minggu (12/11).
“Khusus terkait situasi Korut, PM Abe meminta untuk lebih mempererat kerja sama dengan menyampaikan pesan yang sangat kuat untuk menekan Korea Utara semaksimal mungkin. Presiden Jokowi juga menyatakan kekhawatirannya terhadap pengembangan nuklir Korut dan menyatakan akan bertindak tegas terkait peluncuran rudal negara itu,” kata Wakil Duta Besar Jepang untuk RI, Kozo Honsei, dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (13/11).
Pada pertemuan bilateral di sela-sela KTT ASEAN itu, PM Abe juga meminta Indonesia untuk melaksanakan setiap resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Korea Utara.
Setelah Pyongyang meluncurkan uji coba nuklir keenamnya pada awal September lalu, DK PBB telah menjatuhkan sanksi dan resolusi baru terkait Korut, yang mengimbau seluruh negara di dunia untuk membatasi bahkan menyetop hubungannya dengan negara di Asia Timur itu, terutama dalam hal kerja sama ekonomi dan bisnis.
[Gambas:Video CNN]
Hal itu dilakukan demi menyetop aliran finansial ke Korut yang dikhawatirkan digunakan rezim Kim Jong-un untuk mengembangkan senjata nuklirnya.
“Dan dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi pun menyatakan Indonesia siap melaksanakan secara tegas resolusi DK PBB,” kata Honsei.
Selain Korut, sejumlah masalah regional yang menjadi fokus kedua negara turut dibahas Abe dan Jokowi, salah satunya mengenai sengketa Laut China Selatan.
Kedua pemimpin sepakat memperkuat koordinasi terkait penyelesaian konflik wilayah di perairan dengan nilai perdagangan mencapai 5 triliun dolar Amerika Serikat per tahun itu.
Sengketa Laut China Selatan telah memicu hubungan China dan sejumlah negara di Asia Tenggara memanas, terutama setelah Beijing mengklaim 90 persen wilayah di perairan itu yang tumpang tindih dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei.
Meski Indonesia dan Jepang tidak memiliki klaim wilayah di Laut China Selatan, kedua negara berupaya mendorong penyelesaian sengketa tanpa melalui opsi militer. Indonesia terus mendorong percepatan penyelesaian negosiasi kode etik atau Code of Conduct (CoC) LCS antara ASEAN dan China yang dibentuk sebagai pedoman sikap negara-negara terkait perairan tersebut.
“Kedua pihak sepakat lebih mengintensifkan hubungan di masa mendatang menanggapi situasi regional di antaranya Laut China Selatan dan juga Semenanjung Korea,” kata Honsei.
Lebih lanjut, Honsei mengatakan pada pertemuan di sela KTT ASEAN itu, Abe dan Jokowi juga turut membahas rencana jangka pendek dan panjang penguatan kemitraan kedua negara menjelang 60 tahun hubungan bilateral Jepang-RI pada 2018 mendatang.
Dalam pertemuan bilateral di sela-sela KTT ASEAN ke-31 di Manila Filipina itu, kedua pemimpin juga menyatakan keinginan untuk meneruskan kerja sama dalam bidang ekonomi. Terutama pembangunan infrastruktur seperti pembangunan pelabuhan Patimban yang sedang berlangsung, kereta cepat Jakarta-Surabaya, MRT, pembangunan jalan tol Sumatera, pengembangan pulau terpencil, serta kerja sama bidang energi. (nat)
Hal itu diutarakan Abe kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bilateral di sela Konferensi Tingkat Tinggi Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (KTT ASEAN) ke-31 di Manila, Filipina, Minggu (12/11).
“Khusus terkait situasi Korut, PM Abe meminta untuk lebih mempererat kerja sama dengan menyampaikan pesan yang sangat kuat untuk menekan Korea Utara semaksimal mungkin. Presiden Jokowi juga menyatakan kekhawatirannya terhadap pengembangan nuklir Korut dan menyatakan akan bertindak tegas terkait peluncuran rudal negara itu,” kata Wakil Duta Besar Jepang untuk RI, Kozo Honsei, dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (13/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
[Gambas:Video CNN]
Hal itu dilakukan demi menyetop aliran finansial ke Korut yang dikhawatirkan digunakan rezim Kim Jong-un untuk mengembangkan senjata nuklirnya.
“Dan dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi pun menyatakan Indonesia siap melaksanakan secara tegas resolusi DK PBB,” kata Honsei.
Kedua pemimpin sepakat memperkuat koordinasi terkait penyelesaian konflik wilayah di perairan dengan nilai perdagangan mencapai 5 triliun dolar Amerika Serikat per tahun itu.
Sengketa Laut China Selatan telah memicu hubungan China dan sejumlah negara di Asia Tenggara memanas, terutama setelah Beijing mengklaim 90 persen wilayah di perairan itu yang tumpang tindih dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei.
Meski Indonesia dan Jepang tidak memiliki klaim wilayah di Laut China Selatan, kedua negara berupaya mendorong penyelesaian sengketa tanpa melalui opsi militer. Indonesia terus mendorong percepatan penyelesaian negosiasi kode etik atau Code of Conduct (CoC) LCS antara ASEAN dan China yang dibentuk sebagai pedoman sikap negara-negara terkait perairan tersebut.
Lebih lanjut, Honsei mengatakan pada pertemuan di sela KTT ASEAN itu, Abe dan Jokowi juga turut membahas rencana jangka pendek dan panjang penguatan kemitraan kedua negara menjelang 60 tahun hubungan bilateral Jepang-RI pada 2018 mendatang.
Dalam pertemuan bilateral di sela-sela KTT ASEAN ke-31 di Manila Filipina itu, kedua pemimpin juga menyatakan keinginan untuk meneruskan kerja sama dalam bidang ekonomi. Terutama pembangunan infrastruktur seperti pembangunan pelabuhan Patimban yang sedang berlangsung, kereta cepat Jakarta-Surabaya, MRT, pembangunan jalan tol Sumatera, pengembangan pulau terpencil, serta kerja sama bidang energi. (nat)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK