Akademisi Internasional Minta TNI Ditarik dari Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Filsuf sekaligus Profesor Institut Teknologi Massachusetts (MIT) Noam Chomsky dan sekelompok akademisi internasional lainnya meminta pemerintah Indonesia menarik tentara dari Papua menyusul dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pasukan keamanan terhadap warga sipil di provinsi tersebut.

"Kami meminta pemerintah Indonesia dan negara kami masing-masing untuk mengambil tindakan urgen dan efektif untuk memastikan militer Indonesia segera ditarik dari Papua Barat dan Indonesia mendemiliterisasi kawasan sebagai langkah awal menuju penyelesaian konflik secara damai," kata para akademisi dalam surat terbuka di situs resminya, diakses CNNIndonesia.com pada Senin (20/11).

Kelompok yang menamai diri sebagai International Academics for West Papua itu menyebut tentara Indonesia telah secara rutin menembaki massa demonstrasi damai, membakar desa-desa dan menyiksa pegiat sipil dan warga setempat sejak 1969.

Meski terus dilarang memasuki provinsi tersebut, sejumlah pengamat independen seperti Human Rights Watch, Amnesty International dan Tapol telah mendokumentasikan pelanggaran ham parah dan endemik oleh Indonesia di seluruh penjuru Papua, kata kelompok yang dibentuk pada 2016 itu.

"Pasukan khusus Indonesia dan unit kontra-terorisme seperti Kopassus dan Detasemen 88--dilatih oleh negara-negara Barat--terimplikasi dalam pemukulan, pembunuhan di luar hukum dan pembunuhan massal" di wilayah tersebut.

"Keberadaan militer yang sangat besar, dikombinasikan dengan rasisme dan diskriminasi ekonomi sruktural terhadap populasi lokal Papua, hanya akan berakibat pada konflik dan pelecehan."

Lihat juga: Lima Perwira TNI Satgas Penanggulangan KKB Tolak Naik Pangkat

International Academics for West Papua pun menuntut "pelatihan militer dan polisi serta ekspor persenjataan untuk Indonesia dihentikan hingga pelanggaran ham di Papua Barat dihentikan," termasuk pelatihan dan pendanaan Densus 88 oleh Australia, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Belanda, Selandia Baru di Pusat Kerja Sama Penegakan Hukum Jakarta.

Selain menuntut penarikan aparat militer dan penghentia kerja sama, Chomsky dan kawan-kawan juga meminta Indonesia melepaskan para tahanan politik dan mengizinkan pengamat, lembaga non-pemerintah serta media internasional untuk memasuki Papua.

Filsuf dan akademisi AS Noam Chomsky. (chomsky.info/Oliver Abraham)

Tak hanya untuk Indonesia, para akademisi menuntut masyarakat internasional mengambil sikap tegas terkait dugaan pelanggaran ham di Papua dan menyerukan pemerintah Indonesia agar menghargai Deklarasi Universal Hak Asasi manusia, serta Perjanjian Internasional tentang Hak Politik dan Sipil yang telah diratifikasi RI

Terakhir, Indonesia dan masyarakat internasional diminta mengakui ketidakadilan historis 1969, di mana warga Papua tidak diberikan hak menentukan polihan dan dipaksa bergabung dengan RI.

Lihat juga: Filep Karma dan Janji Papua Jokowi yang Tra Terpenuhi

Surat terbuka itu dapat ditemukan di situs International Academics for West Papua dan publik bisa ikut menandatangani.

Selain Chomsky, sejumlah akademisi yang menandatangani surat tersebut di antaranya Michael Webb, dosen Universitas Sydney; Camellia Webb-Gannon, peneliti Universitas Sydney Barat; Helen Gardner, Profesor Deakin University; Grant McCall dari Universitas Sydney dan 14 praktisi lainnya.

(aal)