Abbas Minta Pemimpin Dunia Intervensi Pemindahan Kedubes AS

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, meminta Paus Fransiskus dan para pemimpin negara besar agar mengintervensi keputusan Presiden Donald Trump untuk memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, kota yang selama ini diperebutkan.

Permintaan ini disampaikan langsung oleh Abbas setelah dia menerima telepon dari Presiden Donald Trump untuk membicarakan pemindahan kedubes tersebut, meski tanpa rincian waktu.

“Setelah telepon dengan Trump, Presiden Abbas berbicara dengan presiden Rusia dan Perancis, juga Paus dan Raja Abdullah dari Yordania. Dia meminta mereka menolak langkah tersebut dan mengintervensinya agar tidak terjadi,” ujar juru bicara Abbas, Nabil Abu Rdainah, kepada Reuters, Selasa (5/12).

Lihat juga: Telepon Abbas, Trump Pastikan Pemindahan Kedubes ke Yerusalem

Dari semua pemimpin tersebut, salah satu tokoh yang memegang peranan penting dalam kisruh ini adalah Raja Abdullah karena Yordania merupakan pelindung situs suci umat Islam, Kristen, dan Yahudi di Yerusalem.

Raja Abdullah pun mengingatkan Trump bahwa keputusan tersebut dapat berisiko besar terhadap upaya perdamaian antara Israel dan Palestina karena kedua negara itu hingga saat ini memperebutkan Yerusalem sebagai ibu kota.

“Yerusalem adalah kunci untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia,” demikian bunyi pernyataan Istana Kerajaan Yordania.

Yordania pun langsung merencanakan pertemuan darurat dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk membahas keputusan AS ini.

Lihat juga: Wali Kota Yerusalem: Kedubes AS Bisa Dipindah Dalam 2 Menit

Sementara itu, Presiden Rusia, Vladimir Putin, juga menyatakan dukungannya kepada Abbas. Dia mengatakan, Rusia akan terus mendukung upaya perundingan damai antara Israel dan Palestina, termasuk mengenai status Yerusalem.

Kecaman juga datang dari sejumlah tokoh lain, termasuk diplomat senior Uni Eropa, Federica Mogherini, yang mengatakan bahwa tindakan unilateral yang berpotensi merusak kesempatan damai harus dihindari.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, pun angkat bicara dan mengatakan bahwa dia selalu “menentang keras tindakan yang dapat merusak solusi dua negara.”

Lihat juga: RI Tolak Keras Pemindahan Kedutaan AS ke Yerusalem

Isu pemindahan kedubes AS ini menjadi sorotan luas karena selama ini, Israel dan Palestina saling klaim Yerusalem sebagai ibu kota masing-masing negara.

Israel merebut Yerusalem saat perang Timur Tengah pada 1967 silam. Mereka kemudian mencaplok daerah tersebut, tapi tak diakui oleh masyarakat internasional.

Untuk menyatakan sikap penolakan tersebut, tak ada negara asing yang mendirikan kantor perwakilannya untuk Israel di Yerusalem.

Namun, pada Oktober 1995, Kongres AS meloloskan hukum untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan mengesahkan pendanaan pemindahan kantor kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Meski demikian, hingga saat ini, tak ada satu pun presiden AS yang menerapkan hukum itu. (has)